MANFAAT RUU PERAMPASAN ASET: MEMULIHKAN KEUANGAN NEGARA, MEMUTUS RANTAI KORUPSI, DAN MENEGAKKAN KEADILAN

by admin

MANFAAT RUU PERAMPASAN ASET: MEMULIHKAN KEUANGAN NEGARA, MEMUTUS RANTAI KORUPSI, DAN MENEGAKKAN KEADILAN
Oleh: Dr.H.Istajib Zain, M.Ag., Ph.D. Kepala Departemen Kepemudaan & Kepemimpinan PP IKADI

Salah satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah belum optimalnya pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi. Selama ini, pemberantasan korupsi sering kali lebih banyak berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara pemulihan kerugian negara dan pengembalian kekayaan yang diperoleh secara ilegal masih menghadapi berbagai kendala.
Dalam konteks tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen hukum yang penting untuk diperbincangkan. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam melacak, membekukan, merampas, dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana melalui mekanisme hukum yang jelas.
Perampasan aset bukan semata-mata persoalan mengambil harta seseorang, melainkan upaya memastikan bahwa kejahatan tidak menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sebab, ketika seseorang melakukan korupsi dan masih dapat menikmati hasil kejahatannya, maka hukuman penjara saja belum tentu mampu menghilangkan insentif ekonomi dari tindak pidana tersebut.
Di sinilah pentingnya RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari reformasi sistem penegakan hukum nasional.

  1. Memulihkan Kerugian Negara dan Kekayaan Publik

Manfaat pertama dari regulasi perampasan aset adalah memperkuat kemampuan negara untuk mengembalikan kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana.
Korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap administrasi pemerintahan, tetapi juga kejahatan terhadap hak masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi justru dapat berpindah ke tangan individu atau kelompok tertentu.
Dengan instrumen perampasan aset, negara memiliki mekanisme yang lebih kuat untuk menelusuri dan mengambil kembali kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai prosedur hukum.
Artinya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak pelaku yang dipenjara, tetapi juga dari seberapa besar kerugian negara dan masyarakat yang berhasil dipulihkan.

  1. Memutus Motif Ekonomi Kejahatan

Selama ini, salah satu tantangan pemberantasan korupsi adalah adanya kemungkinan pelaku tetap menikmati kekayaan hasil kejahatan, meskipun telah menjalani hukuman.
Padahal, kejahatan ekonomi sering kali dilakukan dengan kalkulasi keuntungan. Jika hasil kejahatan masih dapat dinikmati, maka hukuman penjara saja belum tentu menghilangkan daya tarik ekonomi dari tindak pidana tersebut.
Perampasan aset memberikan pesan bahwa hasil kejahatan tidak boleh menjadi sumber kemakmuran.
Dalam perspektif moral dan agama, prinsip ini sejalan dengan larangan mengambil atau memperoleh harta dengan cara yang batil. Allah SWT berfirman:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 188).
Ayat ini mengingatkan bahwa kepemilikan harta tidak dapat dilepaskan dari prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral.

  1. Mempercepat Pemulihan Aset Hasil Kejahatan

Salah satu substansi penting dalam regulasi ini adalah pengenalan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pemidanaan terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.
Mekanisme ini relevan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau berada dalam kondisi lain sebagaimana ditentukan undang-undang.
Dengan demikian, proses pemulihan aset tidak selalu harus terhenti hanya karena pelaku tidak dapat dihadirkan atau diproses melalui mekanisme pemidanaan biasa.
Namun, perlu ditegaskan bahwa perampasan tanpa putusan pidana bukan berarti negara bebas mengambil harta seseorang. Jaksa tetap harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana.

  1. Melindungi Masyarakat dari Kejahatan Ekonomi

Manfaat berikutnya adalah memperluas perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan ekonomi.
Kejahatan modern tidak hanya berbentuk korupsi konvensional, tetapi juga berkembang melalui teknologi informasi, penipuan investasi, penggelapan, perdagangan orang, narkotika, dan berbagai kejahatan finansial lainnya.
Dalam regulasi yang disetujui DPR pada 19 November 2026, ruang lingkup pengaturannya mencakup sejumlah tindak pidana selain korupsi, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Hal ini penting karena korban kejahatan ekonomi sering kali bukan hanya negara, melainkan juga masyarakat kecil yang kehilangan tabungan, modal usaha, dan sumber penghidupannya.
Dengan kemampuan melacak dan memulihkan aset, negara diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih nyata kepada para korban. ANTARA News +1

  1. Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Perampasan aset juga mempunyai dimensi pencegahan.
Ketika pejabat publik, penyelenggara negara, maupun pelaku usaha mengetahui bahwa kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana dapat ditelusuri dan dirampas, maka risiko ekonomi dari tindakan koruptif menjadi lebih nyata.
Instrumen ini dapat memperkuat budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dunia usaha.
Namun, regulasi saja tidak cukup. Pemberantasan korupsi tetap membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas anggaran, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

  1. Mewujudkan Keadilan bagi Korban dan Masyarakat

Keadilan tidak selalu selesai ketika pelaku dijatuhi hukuman. Keadilan juga harus menyentuh pihak-pihak yang dirugikan.
Dalam banyak kasus, masyarakat menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana. Oleh karena itu, pemulihan aset harus diarahkan agar manfaatnya dapat kembali kepada pihak yang berhak.

Regulasi ini juga menempatkan pengembalian aset kepada negara, korban, dan pihak ketiga yang beritikad baik sebagai bagian dari orientasi pemulihan yang berkeadilan.
Dengan demikian, tujuan akhirnya bukan sekadar memperbesar kekuasaan negara atas harta, tetapi mengembalikan hak yang telah dirampas oleh kejahatan. DPR RI +1

  1. Menjamin Kepastian Hukum dan Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Di balik berbagai manfaat tersebut, perampasan aset juga harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum. Jangan sampai instrumen yang dimaksudkan untuk memberantas kejahatan justru menjadi alat penyalahgunaan kewenangan.
Ada beberapa prinsip yang harus dijaga.
Pertama, asas praduga tidak bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil.
Kedua, perlindungan hak milik. Harta yang diperoleh secara sah tidak boleh dirampas hanya berdasarkan kecurigaan atau asumsi.
Ketiga, transparansi pembuktian. Hubungan antara aset dan tindak pidana harus dapat diuji melalui proses peradilan.
Keempat, perlindungan pihak ketiga. Masyarakat yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.
Kelima, pengawasan independen. Aparat penegak hukum dan lembaga pengelola aset harus bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kritik masyarakat sipil, termasuk catatan YLBHI terhadap sejumlah ketentuan dalam draf pembahasan, menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan kejahatan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi manusia. Tirto.id +1

  1. Perspektif Islam: Harta Harus Dijaga dan Keadilan Harus Ditegakkan

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan utama syariat atau Maqashid Syariah, yang dikenal dengan istilah Hifzhul Maal.
Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan kepemilikan, kejujuran dalam transaksi, dan larangan memperoleh kekayaan melalui cara-cara yang batil.

Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).
Prinsip ini menegaskan bahwa harta harus diperoleh melalui jalan yang halal dan tidak boleh berasal dari penindasan, penipuan, korupsi, maupun tindakan yang merugikan kepentingan publik.
Dalam konteks ini, perampasan aset hasil tindak pidana dapat dipahami sebagai salah satu instrumen untuk menjaga harta masyarakat dan mengembalikan hak yang dirampas.
Namun, Islam juga menempatkan keadilan sebagai prinsip utama. Allah SWT berfirman:
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Maidah: 8).
Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tegas, tetapi tidak boleh mengabaikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak setiap individu.

  1. Momentum Penguatan Reformasi Hukum Nasional

Pada 19 November 2026, DPR RI telah menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13.
Pembahasan yang berlangsung melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) menghasilkan penyempurnaan rancangan dari 67 menjadi 74 pasal.
Salah satu poin penting adalah pengaturan mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu, pengelolaan aset secara profesional, pengawasan, serta pemulihan hak korban dan pihak ketiga yang beritikad baik.
UU tersebut dijadwalkan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah pembentukan badan pengelola serta badan pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuannya. DPR RI +1

Pengesahan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat instrumen hukum nasional. Akan tetapi, keberhasilannya kelak sangat ditentukan oleh implementasi, integritas aparat, kualitas pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum.

Penutup: Jangan Biarkan Kejahatan Menjadi Jalan Menuju Kekayaan

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada menghukum pelaku. Negara juga harus memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan tidak terus dinikmati oleh pelakunya.
RUU Perampasan Aset yang telah disetujui DPR menjadi undang-undang membuka peluang penguatan sistem pemulihan aset, perlindungan korban, dan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.
Namun, kita harus memahami bahwa kekuatan sebuah undang-undang bukan hanya terletak pada banyaknya pasal dan luasnya kewenangan, melainkan pada keberanian menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai hukum hanya tajam kepada mereka yang lemah, tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.
Sebab, kekayaan negara adalah amanah rakyat, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan hukum adalah instrumen untuk menegakkan keadilan.
Negara tidak boleh kalah oleh kejahatan, rakyat tidak boleh kehilangan haknya, dan hasil kejahatan tidak boleh menjadi sumber kemakmuran bagi pelakunya.


Dr.H.Istajib Zain, M.Ag., Ph.D. Kepala Departemen Kepemudaan & Kepemimpinan DPP IKADI

Catatan redaksional: Artikel ini disusun berdasarkan perkembangan legislasi hingga 20 November 2026. Persetujuan DPR dalam rapat paripurna perlu dibedakan dari pengundangan dan mulai berlakunya undang-undang.

Referensi:
• DPR RI – DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, 19 November 2026.
• ANTARA – DPR Setujui RUU Perampasan Aset Jadi UU.
• Tirto – Catatan YLBHI terhadap RUU Perampasan Aset.

You may also like