Islam di Tengah Bara Geopolitik: Menimbang Ulang Jalan Damai Berkeadilan
Oleh: Dr.H.Istajib Zain, M.Ag., Ph.D ( Direktur Bina Muallaf IKADI )
Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi konflik bersenjata, rivalitas kekuatan besar, serta fragmentasi ekonomi global menunjukkan satu kecenderungan yang mengkhawatirkan: tatanan dunia semakin rapuh. Ketegangan geopolitik tidak lagi bersifat lokal, melainkan saling terhubung dan berdampak lintas kawasan. Dampaknya pun nyata—krisis kemanusiaan, ketidakpastian ekonomi, dan meningkatnya polarisasi global.
Di tengah situasi ini, pendekatan penyelesaian konflik yang dominan kerap bertumpu pada kalkulasi kepentingan jangka pendek. Diplomasi dijalankan dalam kerangka tawar-menawar kekuasaan, sementara keadilan sering kali menjadi variabel yang dinegosiasikan, bukan ditegakkan. Dalam konteks ini, penting untuk menimbang ulang pendekatan berbasis nilai—yang tidak hanya meredakan konflik, tetapi juga menyentuh akar persoalan.
Islam, sebagai sistem nilai dan peradaban, menawarkan perspektif yang layak diperhitungkan.
Keadilan sebagai Prasyarat Perdamaian
Dalam pandangan Islam, perdamaian tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Keduanya bukan dua entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling mengandaikan. Tanpa keadilan, perdamaian hanya bersifat sementara—sekadar jeda sebelum konflik berikutnya muncul.
Al-Qur’an secara tegas menempatkan keadilan sebagai prinsip universal yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, bahkan terhadap pihak yang berbeda atau tidak disukai. Prinsip ini kontras dengan praktik standar ganda dalam politik global, di mana penegakan hukum internasional kerap bergantung pada kepentingan aktor-aktor besar.
Keadilan dalam Islam tidak semata-mata prosedural, tetapi juga substantif—menyentuh distribusi sumber daya, perlindungan hak, serta pengakuan atas martabat manusia.
Diplomasi Berbasis Etika: Pelajaran Sejarah
Sejarah Islam menunjukkan bahwa resolusi konflik tidak selalu ditempuh melalui konfrontasi. Salah satu contoh penting adalah Perjanjian Hudaibiyah, yang kerap dipandang sebagai bentuk kompromi strategis. Meskipun secara kasat mata merugikan, perjanjian ini justru menciptakan stabilitas yang membuka ruang dialog dan interaksi damai.
Selain itu, Piagam Madinah menjadi rujukan penting dalam membangun masyarakat plural yang diikat oleh kesepakatan bersama. Dokumen ini menegaskan bahwa keberagaman tidak harus berujung konflik, selama terdapat komitmen pada keadilan dan aturan yang disepakati.
Kedua contoh ini menunjukkan bahwa diplomasi dalam Islam tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga etis—mengutamakan kemaslahatan jangka panjang di atas keuntungan sesaat.
Dimensi Ekonomi dalam Konflik Global
Banyak konflik kontemporer tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi: ketimpangan distribusi kekayaan, perebutan sumber daya, hingga dominasi sistem keuangan global yang tidak seimbang. Dalam situasi ini, pendekatan ekonomi konvensional sering kali justru memperlebar jurang ketimpangan.
Islam menawarkan alternatif melalui prinsip-prinsip ekonomi berkeadilan, seperti distribusi kekayaan melalui instrumen sosial, larangan praktik eksploitatif, serta dorongan pada aktivitas ekonomi berbasis sektor riil. Tujuannya bukan sekadar pertumbuhan, tetapi pemerataan dan keberlanjutan.
Dengan mengurangi ketimpangan, potensi konflik yang bersumber dari kecemburuan sosial dan ketidakadilan struktural dapat ditekan.
Perdamaian sebagai Proses Aktif
Dalam diskursus global, perdamaian sering dipahami secara negatif—yakni ketiadaan perang. Namun, Islam memandang perdamaian sebagai kondisi positif yang harus diupayakan secara aktif: hadirnya keadilan, keamanan, dan kesejahteraan.
Konsep ini menuntut keterlibatan semua pihak, tidak hanya negara, tetapi juga masyarakat sipil. Perdamaian bukan produk instan, melainkan proses yang membutuhkan konsistensi, kejujuran, dan komitmen moral.
Dalam konteks ini, teladan Muhammad menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis nilai mampu mentransformasikan konflik menjadi peradaban yang inklusif.
Indonesia dan Relevansi Nilai Moderasi
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mengartikulasikan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif di panggung global. Prinsip wasathiyah (moderat), keadilan sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman merupakan modal penting dalam merespons dinamika geopolitik.
Peran ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif—melalui diplomasi damai, kontribusi kemanusiaan, serta penguatan ekonomi berbasis keadilan.
Penutup
Konflik mungkin akan selalu menjadi bagian dari dinamika global. Namun, cara manusia merespons konflik akan menentukan arah masa depan peradaban. Pendekatan yang hanya bertumpu pada kekuatan dan kepentingan terbukti tidak cukup untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Islam menawarkan kerangka nilai yang menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sebagai fondasi utama. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, menimbang ulang nilai-nilai ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.
