Takwa yang Dipersempit, Kepemimpinan yang Kehilangan Arah
Oleh Ahmad Firdaus (PD IKADI Bulukumba)
Dalam wacana kepemimpinan, baik di ruang konstitusi maupun diskursus keagamaan, selalu disebutkan satu syarat utama: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat ini tampak indah dan sarat nilai moral. Namun dalam praktiknya, makna takwa kerap mengalami penyempitan yang serius dan nyaris tak disadari.
Takwa sering kali direduksi sekadar menjadi identitas beragama. Beragama kemudian dipahami cukup dengan pengakuan administratif—tercantum di KTP, diucapkan di ruang publik, dan diperlihatkan melalui simbol-simbol keagamaan. Akibatnya, selama seseorang berstatus Islam, ia dianggap otomatis memenuhi syarat takwa.
Padahal dalam ajaran Islam, takwa bukan identitas, melainkan kualitas ketaatan.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumiddin menjelaskan bahwa takwa adalah kondisi batin yang mendorong seseorang untuk menjaga hati, lisan, dan perbuatan dari segala hal yang dimurkai Allah, baik dalam keadaan terlihat maupun tersembunyi. Dengan kata lain, takwa tidak berhenti pada pengakuan, tetapi menuntut konsistensi amal.
Al-Qur’an pun tidak pernah mengukur kemuliaan manusia dari label agama semata. Allah menegaskan:
“Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”
(QS. Al-Hujurat: 13)
Ayat ini menempatkan takwa sebagai ukuran moral, bukan administratif.
Ironisnya, penyempitan makna ini membuat masyarakat terbiasa menerima pemimpin yang Islam secara formal, tetapi lemah dalam komitmen keagamaannya. Kita tidak jarang mendapati pemimpin yang mengaku Muslim, namun abai terhadap shalat, meremehkan puasa, tidak sensitif terhadap halal dan haram, bahkan mudah berdusta dan mengkhianati amanah. Semua itu kerap dianggap sebagai urusan pribadi, seolah tidak memiliki hubungan dengan kepemimpinan publik.
Padahal Rasulullah SAW menegaskan bahwa inti takwa bersemayam di hati dan tercermin dalam perilaku. Dalam hadis sahih beliau bersabda:
“Takwa itu di sini,”
sambil menunjuk ke dada.
(HR. Muslim)
Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. KH. Hasyim Asy’ari menekankan bahwa amanah tidak akan tegak tanpa akhlak dan rasa takut kepada Allah. Kekuasaan yang tidak disertai takwa, meski dibungkus simbol agama, berpotensi melahirkan kerusakan.
Di sinilah menarik untuk dicermati: boleh jadi syarat “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” yang hingga kini masih tercantum dalam berbagai regulasi dan persyaratan kepemimpinan merupakan warisan moral para ulama pendiri negeri ini.
Ulama-ulama yang ikut merumuskan arah bangsa sejak awal tampaknya sangat menyadari bahwa kekuasaan tanpa kontrol spiritual akan mudah melenceng. Karena itu, takwa diletakkan sebagai syarat etik di semua lini dan instansi—dari tingkat paling bawah hingga puncak kekuasaan.
Takwa dimaksudkan sebagai rem batin kekuasaan, agar pemimpin tidak hanya takut kepada hukum dan opini publik, tetapi juga takut kepada Allah.
Sayangnya, seiring perjalanan waktu, syarat takwa itu tetap tertulis, tetapi tidak lagi dihitung. Ia dibaca dalam sumpah jabatan, namun tidak sungguh-sungguh dijadikan ukuran dalam seleksi dan evaluasi kepemimpinan.
Takwa berubah dari nilai hidup menjadi formalitas administratif.
Padahal, jika para pendiri bangsa dan ulama peletak dasar negara tidak menganggap takwa penting, tentu syarat itu tidak akan diwariskan dan dipertahankan hingga hari ini. Fakta bahwa ia masih ada menunjukkan bahwa takwa sejatinya dimaksudkan sebagai ruh kepemimpinan, bukan sekadar hiasan konstitusi.
Dalam kaidah fikih yang masyhur disebutkan:
Tasharruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil mashlahah
(Kebijakan pemimpin harus berpijak pada kemaslahatan rakyat).
Dan kemaslahatan tidak mungkin lahir dari hati yang tidak terikat oleh rasa takut kepada Allah.
Jika urusan pribadi dengan Allah saja diabaikan, patut dipertanyakan bagaimana urusan besar umat akan dijaga.
Sudah saatnya umat bersikap lebih jujur dan dewasa dalam memaknai takwa. Pemimpin bertakwa bukan hanya yang beragama secara formal, tetapi yang takut kepada Allah dalam keputusan, kebijakan, dan pengelolaan kekuasaan.
Islam tanpa takwa hanyalah nama.
Dan kepemimpinan tanpa takwa berpotensi menjadi bencana yang pelan-pelan merusak sendi kehidupan bersama.
Paoteko,26012026
