Sekjen PP IKADI , Dr. Ahmad Kusyairi Suhail, MA, menjadi salah satu nara sumber dalam dialog acara Prime News CNN Indonesia TV, Senin 19 November 2018, bersama KH Masdar F. Mas’udi, mewakili Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Agus Muhammad, Ketua Dewan P3M (Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) bertema “41 Masjid Pemerintah Terpapar Radikalisme”. Menanggapi survey yang dilakukan oleh P3M yang kemudian diungkap kembali Badan Intelejen Negara (BIN), bahwa 41 masjid pemerintaj terpapar radikalisme, Sekjen IKADI memberikan beberapa catatan:
- Survey itu dilakukan dan pernah dirilis pada Oktober 2017, lebih dari setahun yang lalu, mengapa sekarang diungkap lagi, khususnya di tahun politik seperti ini?! Ini kan memunculkan kecurigaan dan membuat kegaduhan baru.
- Parameter masjid yang terpapar radikalisme ini juga masih perlu penjelasan.
- Apalagi menurut P3M sendiri, ini baru terindikasi dan hanya beberapa masjid, sehingga tidak bisa digeneralisir.
- Lalu mengapa tempat ibadah umat lain, tidak dilakukan penelitian dan diumumkan, padahal radikalisme terjadi pada oknum pengikut agama lain. Kalau begini, seakan umat Islam dan tempat ibadahnya, masjid, seakan tertuduh.
Lebih lanjut, Dr Ahmad Kusyairi, menjelaskan di Ikadi, selalu ada pembinaan dan pembekalan bagi para dainya, untuk selalu mengusung Dakwah Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. Sehingga Kusyairi yakin sekali, tidak ada dai Ikadi yang menyampaikan dakwah dengan konten radikalisme. Terakhir, Sekjen Ikadi, menyarankan, agar dijelaskan ke publik sejelas-jelasnya masalah ini, supaya tidak menjadi liar dan bias kemana-mana. Dan sebaiknya, survey-survey semacam ini disinergikan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membawahi ormas-ormas Islam, dan bagus kalau pemerintah, melalui Kemenag, menfasilitasi dialog tentang ini, karena banyak hal yang bisa diselesaikan dengan silaturahim dan dialog sekaligus sebagai forum tabayyun (klarifikasi), supaya tetap terjaga dengan baik ukhuwwah Islamiyah, yang tentu, pasti akan berdampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
