Jakarta- Ancaman radikalisme masih membayang-bayangi kerukunan sosial di Indonesia. Peran organisasi dan tokoh keagamaan sangat penting dan strategis dalam menghadapi ancaman tersebut.
Ikatan Dai Indonesia (IKADI) melihat problem radikalisme belum sepenuhnya redup di Indonesia. Karena itu, IKADI mendukung program pemerintah dalam mempertahankan kerukunan sosial di Indonesia dari berbagai potensi ancaman radikalisme dan disintegrasi.
“IKADI menyambut baik kegiatan ini dan terus konsisten berkolaborasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menjaga persatuan dan kerukunan umat Islam di Indonesia,” ujar Ketua Bidang Humas, Informasi, dan Advokasi PP IKADI, Muhammad Zulkarnain Ali.
Hal tersebut disampaikannya di sela-sela kegiatan Konsolidasi Bersama Tokoh Agama dan Organisasi Keagamaan yang bertajuk ‘Menjawab Tantangan Pasca Transformasi Ekonomi-Politik di Indonesia’, yang digelar BNPT di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Rabu (30/04/2025).
Zulkarnain mengatakan, diperlukan strategi efektif dalam menjawab tantangan dakwah internal maupun eksternal termasuk menderadikalisasi paham intoleran atau terorisme terutama pasca transformasi ekonomi dan politik di Indonesia.
Ketua Umum Lembaga Persahabatan Organisasi Islam dan Lembaga Persahabatan Organisasi Keagamaan (LPOI-LPOK) KH Said Aqil Siraj mengatakan, keadaan geopolitik dan ekonomi dunia saat sedang tidak baik. Dunia sedang memasuki fase peperangan asimetris yang akan menyentuh banyak aspek kehidupan.
“Dan Indonesia berada di titik persilangan konflik global. Karena itu, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk berperan menjadi alternatif jalan damai bagi konflik yang terjadi. Karena Indonesia punya modal sebagai negara muslim terbesar yang sangat komitmen dengan toleransi, perdamaian, dan demokrasi,” cetusnya.
Sifat moderat atau wasathiyah yang dimiliki muslim Indonesia, lanjut mantan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, harus disebarluaskan secara global.
Mengenai perkembangan ekonomi-politik dalam negeri yang terdampak akibat dinamika internasional, Said Aqil mendorong agar tokoh dan ormas keagamaan proaktif dalam menciptakan suasana keharmonisan dan kerukunan sosial yang kondusif.
“Harus proaktif agar tidak ada lagi narasi gelap. Harus diganti dengan narasi cerah dan terang. Dinamika global dan realitas nasional harus diwaspadai agar tidak ada penumpang gelap baik dari dalam maupun luar,” tegasnya.
Pembicara lain yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Staf Khusus Kementerian Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi Irjen Pol Ahmad Nurwahid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Kerukunan Antar umat Beragama KH Dr Yusnar Yusuf Rangkuti, Direktur Deradikalisasi BNPT Prof Dr Irfan Idris, dan Guru Besar Studi Islam dari niversitas Muhammadiyah Dr HAMKA, Prof Ai Fatimah Nur Fuad.
Kegiatan dihadiri peserta perwakilan dari NU, Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Al-Irsyad, Ittihadiyah, Nahdlatul Wathan, Darul Dakwah Wal Irsyad, Perti, PUI, Persis, PITI, Walubi, MATAKIN, PGI, Walubi, dan sejumlah ormas keagamaan lainnya.
