Home Berita Nusantara

Nusantara

 

Menag: Sudah Waktunya Indonesia Miliki Perguruan Tinggi Berskala Dunia

Menag: Sudah Waktunya Indonesia Miliki Perguruan Tinggi Berskala Dunia
JAKARTA - Indonesia merupakan bangsa yang begitu besar dan dikenal sebagai bangsa dengan umat Islam terbesar di dunia, yang sudah semestinya dapat memberikan sumbangsih, bagaimana agar Indonesia bisa memberikan model yang dapat mengembangkan peradaban dunia, khususnya pada dunia pendidikan. Oleh karenanya, sebagai bentuk tanggungjawab bangsa Indonesia, sudah waktunya Indonesia memiliki Perguruan Tinggi (PT)yang berskala dunia. Hal ini dikatakan Menag Lukman Hakim Saifuddin (LHS) saat diwawancarai Tim Majalah Mersela Kemensetneg RI di ruang kerjanya, jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4, Jakarta, Senin (2/11).
 
“Dari Perguruan Tinggi islam kita bisa sebarluaskan nilai-nilai keislaman (keindonesiaan) secara efektif,” kata Menag.
 
Harapannya, lanjut Menag, mahasiswanya lebih banyak mengakomodasi dari mancanegara  karena skala internasional, dosennya juga akan berskala nasional. Dalam pandangan Menag, selama ini orang menggali ilmu-ilmu keislaman dari negara Timur Tengah. Sekarang ini, kita ingin menjadikan Indonesia sebagai model pendidikan Islam yang berskala dunia. 
 
“Dengan rendah hati, kita menawarkan diri bagi dunia, bahwa jika ingin mendalami ajaran islam, Indonesia sebagai opsi atau pilihan,” ujar Menag.
 
Sebenarnya, lanjut Menag, ini merupakan gagasan yang sudah cukup lama ada dibenak sebagian akademisi, tokoh masyarakat, tokoh muslim.  Ketika, 
 
LHS, diberikan amanah sebagai Menteri Agama oleh Presdiden Jokowi-JK, gagasan itu digaungkan lagi, sehingga pemerintah mewujudkannya, dalam hal ini Kemenag sebagai penanggungjawab, dengan melibatkan orang luar juga, seperti ulama, kyai, guru besar islam dan juga kementerian terkait, seperti Kemenristek dan Dikti, Wamenlu, dan juga para ahli –ahli lainnya untuk kemudian membentuk task post, tim kerja yang teridiri dari beberapa gugus untuk membuat desain secara fisik dan non fisik juga naskah akademik dibawah koordinasi Dirjen Pendis Kemenag.
 
“Kita akan membuat Universitas berskala dunia, lebih pada research university, karena post graduate,” ujar Menag.
 
Ketika ditanya kapan realisasi Universitas tersebut, Menag menjawab berkeinginan lebih cepat. “Inginnya cepat, mudah-mudahan awal tahun depan sudah mulai terlihat sosoknya,” kata Menag.
 
Akan tetapi, ungkapnya, sejauh ini anggaran belum dibahas secara mendalam, yang jelas pemerintah ingin merefleksikan keindonesiaan, seperti bangunannnya tidak modern, harus bisa melambangkan keindonesiaanya, semisal bentuk bangunannya seperti rumah Minang, rumah adat Batak, Toraja, dan lain-lain, karena mimpi pemerintah universitas ini tidak hanya pusat keilmuaan, keislaman, tapi pusat peradaban yang mencerminkan keindonesiaan.
 
“Kita ingin menunjukkan kepada dunia, bagaimana Islam diterapkan (di Indonesia), yakni Islam yang moderat, rahmatan lil alamin, arif penuh kasih sayang. Kita harus merangkul, jangan memukul, kita harus mengajak, jangan mengejek. Kita harus ramah, jangan marah, para dai kita sering menyampaikan hal itu. Islam bisa duduk ditengah keragaman, bukan Islam yang merasa dirinya paling benar, memaksakan kehendak,” ucap Menag. 
 
“Intinya kita ingin memberikan kepada dunia bahwa Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam yang penuh toleransi,” imbuh Menag.  
 
(Sumber: kemenag.go.id)
 

Respons MUI Atas Pelarangan Pembangunan Masjid di Manokwari

Respons MUI Atas Pelarangan Pembangunan Masjid di Manokwari
JAKARTA - Beberapa konflik yang terjadi di Papua dirasa sengaja didengungkan, termasuk demonstrasi pelarangan pembangunan masjid di Manokwari belum lama ini. Hal itu dinilai sebagai pemulus jalan untuk memisahkan Papua dari NKRI.
 
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kajian KH Maman Abdurrahman mengungkapkan kekhawatiran melihat konflik yang terjadi di tanah Papua, termasuk insiden pelarangan pembangunan masjid di Manokwari. Ia curiga konflik-konflik serupa memang sengaja ditiupkan dan dikobarkan segelintir orang, demi memuluskan langkah memisahkan Papua dari Indonesia.
 
"Saya curiga ini sengaja dibuat, seolah terjadi konflik dan bisa lepas dari Indonesia," kata Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis) tersebut kepada Republika, Senin (2/11). 
 
Dia mengatakan, kecurigaan itu berasal dari sejumlah konflik yang sepertinya dilakukan segelintir orang atau pihak tertentu dengan selalu mengatasnamakan agama sebagai dasar konflik. Maka itu, ia meminta negara agar dapat peka melihat situasi tersebut karena dikhawatirkan memang ada pihak-pihak yang sengaja memanaskan situasi demi memuluskan niat untuk melepaskan Papua dari NKRI.
 
Terkait insiden pelarangan pembangunan masjid, Kiai Maman berharap semua pihak yang ada di Manokwari dapat menghormati kesepakatan tokoh-tokoh agama di Indonesia soal pembangunan rumah ibadah.Ia meminta masyarakat Manokwari tidak gegabah dalam mengambil sikap dan dapat menjaga persatuan dan kesatuan demi menjaga kerukunan di sana.
 
Kiai Maman menilai pihak berwajib harus peka mencium rencana-rencana yang mengancam kerukunan di Papua dan melakukan tindakan pencegahan agar tidak ada konflik yang seolah mengatasnamakan agama. Menurut Kiai Maman, insiden di Tolikara harus bisa menjadi pelajaran penting agar insiden serupa yang mengusik kerukunan hidup beragama tidak lagi terjadi, khususnya di Manokwari. (ROL)

Pemprov Jawa Barat Genjot Pembangunan 20 Mesjid Provinsi

Pemprov Jawa Barat Genjot Pembangunan 20 Mesjid Provinsi
Pemprov Jawa Barat menggenjot pembangunan 20 mesjid provinsi di 16 kota/kabupaten senilai Rp 250 miliar dengan mulai mengalokasikan anggaran pada titik prioritas.
 
Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur Jawa Barat, mengatakan dari 20 titik, tujuh lokasi di antaranya masuk daftar titik prioritas dan sudah mendapat persetujuan memperoleh anggaran baik dari APBD Murni ataupun perubahan 2015-2016.
 
Meski tidak menyebut rincian per lokasinya, Aher menyebutkan tujuh lokasi itu ada di Kota Bandung (Gede Bage, Masjid Terapung) dengan alokasi dari APBD Murni 2016 serta Kab. Cirebon (Plumbon, Balai Pertanian) dari APBD Murni 2015 dan 2016.
 
Selanjutnya, Kab. Bogor (Parung Panjang, dari APBD Perubahan 2015, Murni 2016), Kab. Ciamis (Karangkamulyan/Banjarsari) dari APBD Perubahan 2015 dan 2016, Kab. Garut (Rancabuaya) dari APBD Perubahan 2015 dan Murni 2016.
 
Terakhir adalah Kab. Bogor (Jonggol, Cariuk) dari APBD Murni 2016, serta Kab. Purwakarta (Rest Area Cikapali) dari APBD Murni 2016. Sementara sisa lokasi sudah dalam proses finalisasi anggaran, sehingga ditargetkan pembangunan semuanya rampung tahun 2018.
 
“Rp250 miliar untuk pembangunan saja, sebut saja rata-rata Rp 25 miliar per mesjid. Ini belum termasuk pembebasan lahan di beberapa titik, tapi ada juga yang pakai lahan milik Pemprov,” katanya, seraya tidak merinci nilai alokasi pembebasan lahan, di Bandung, Kamis (29/10). Menurut dia, finalisasi anggaran keseluruhan akan lancar. Sebab, pembangunan mesjid ini masuk dalam program kerja monumental yang sudah disepakati seluruh elemen Muspida Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan lahirnya Keputusan Gubernur dan aturan terkait. Adapun aturan itu adalah Kepgub 500/Kep/66-Org/2014 tentang Koordinasi Implementasi Program, Kegiatan Atau Pekerjaan Unggulan Di Jawa Barat, kemudian lingkup Asisten Kesejahteraan Rakyat point 9 berupa Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat. Payung besar keduanya adalah Visi Jawa Barat 2005-2026 yakni “Dengan Iman Dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia.” Dengan demikian, dari sisi tahapan maupun perundang-undangan, akselerasi pembangunan ini sudah sesuai jalur.
 
Aher mengatakan, seluruh mesjid ini tidak akan bersinggungan dengan mesjid milik kota dan kabupaten. Sebab, dari kriteria yang ditetapkan, seluruhnya berada di pinggir jalan provinsi atau nasional yang jadi perlintasan mobilitas masyarakat. “Sementara mesjid kota dan kabupaten kan di pusat kota, jadi ini saling melengkapi. Selain ada di perlintasan antar kota, kriteria lain mesjid ini ada di simpul kewilayahan, kawasan strategis provinsi, serta perbatasan dalam jangkauan psikologis pergerakan orang,” katanya.
 
Sementara dari sisi model bangunan, mesjidnya ada kubah, terdapat menara, kental ornamen budaya Jawa Barat terutama Gedung Sate, tahan gempa, kualitas bangunan 20 sampai 30 tahun, memiliki luas tanah masing-masing sekira lima hektar.  “Kami harus berikan fasilitas ibadah terbaik, agar yang di perjalanan pun, tidak punya alasan tidak shalat. Seluruh mesjid ini akan dibangun, bahkan operasional nanti menggunakan APBD Pemprov Jawa Barat,” ungkapnya.
 
Khusus operasionalnya, juga akan didorong pemberdayaan masyarakat seperti adanya infaq shodaqoh ke pengelola mesjid.  Model pengelolaan relatif sukses seperti di salah satu mesjid afiliasi Pemprov Jabar, yakni Pusdai di Kota Bandung, akan diterapkan di berbagai mesjid tersebut. Misalnya akan didirikan berbagai yayasan yang terkait kerjasama dengan Pemprov.
 
“Pengelola ini nanti yang mengurus dan memakmurkan mesjid. Saya harap mesjid benar-benar terbuka dan ramai aktivitas. Mau shalat, pengajian, tadarrus, semuanya di mesjid, jangan di ruangan-ruangan kecil dari komplek perkantoran pengelola,” katanya.
 
Aher menekankan, pihaknya akan berkolaborasi banyak dalam pembangunan mesjid ini. Seperti dengan Ridwan Kamil, Walikota Bandung, yang sudah memiliki konsep mesjid terapung di Gedebage, Kota Bandung namun terkendala dana.
 
“Kita kerjasamakan saja, konsep dan ide besarnya dari Pemprov, dan rancangan arsitek tentu menjadi ranahnya Ridwan Kamil. Makanya saya tegaskan ke Walikota, mesjid di Gedebage harus 100x100 meter persegi, setara dengan lapangan bola,” katanya.
 
Aher kemudian memungkas percakapan dengan berucap terima kasih kepada R. Nuriana, Gubernur Jabar periode 1993-2003, yang telah memberinya inspirasi membangun lebih banyak mesjid raya provinsi secara merata. Mesjid Atta’wun, Puncak, serta Mesjid Raya Nyalindung, Sumedang, adalah dua peninggalan Nuriana, yang kemudian menggugah sang gubernur eksisiting berkehendak membangun 20 di seantero Jawa Barat yang megah dan berkah. 
 
Rencana 20 Mesjid Raya Provinsi Jabar & Statusnya (2015-2018), meliputi : Kota Bandung Gede Bage – Masjid Terapung Prioritas (Dari APBD Murni 2016);
Kab. Cirebon – Plumbon, Balai Pertanian Prioritas (Dari APBD Murni 2015,2016); Kab. Bogor – Parung Panjang Prioritas (Dari APBD Perubahan 2015,2016); Kab. Ciamis –  Karangkamulyan/Banjarsari Prioritas (Dari APBD Perubahan 2015,2016); Kab. Majalengka – Jati Tujuh, Asrama Haji Dalam proses; Kab. Subang Pamanukan – Jembatan Timbang Dalam proses; Kab. Garut – Rancabuaya Prioritas (Dari APBD Perubahan 2015,2016); Kab. Subang – Dangdeur – Perkebunan Cipeo Dalam proses; Kab. Bogor – Jonggol – Cariuk Prioritas (Dari APBD Murni 2016); Kab. Cirebon – Losari – Pantai Gebang Dalam proses; Kab. Indramayu – Jati Barang Dalam proses; Kab. Purwakarta – Rest Area Cikapali Prioritas (Dari APBD Murni 2016) ; Kab. Sukabumi – Cikembar Dalam proses; Kab. Bandung – Rancabali Dalam proses; Kab. Garut – Cikajang dalam proses; Kab. Tasikmalaya – Cikalong dalam proses; Kab. Sumedang – Cikamurang dalam proses; Kab. Sumedang – Wado, Bantarujeg dlam proses; Kota Banjar – Perbatasan Jawa Tengah dalam proses; Kab. Pangandaran – Perbatasan Cilacap dalam proses. 
 
(Sumber: jabarprov.go.id)

Pemkot Bekasi Perketat Aturan Peredaran Miras

Pemkot Bekasi Perketat Aturan Peredaran Miras
BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan memperketat peredaran minuman keras di wilayahnya melalui penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi.
 
"Saat ini Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol sedang kita susun," kata Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu di Bekasi, Kamis.
 
Menurutnya, Perwal itu diharapkan bisa menjadi aturan yang lebih tegas dari aturan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras.
 
"Perda memang sudah ada, tapi kurang memberikan efek jera. Oleh karena itu, perda yang sudah ada akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Perwal," katanya.
 
Dikatakan Syaikhu, penyusunan Perwal tersebut akan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013. 
 
"Klausul yang dibahas pada Perwal nantinya akan menyesuaikan Perpres dan Perda yang sudah ada," katanya.
 
Syaikhu mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam Perwal ialah pembatasan peredaran minuman beralkohol. 
 
Minuman beralkohol hanya boleh dijajakan di lokasi tertentu, semisal hotel berbintang empat dan lima.
 
"Dengan demikian, minuman beralkohol tidak akan diperkenankan di warung-warung, toko tradisional, toko modern, juga tempat hiburan malam," ujarnya.
 
Pelarangan atas tempat hiburan malam dalam mengedarkan minuman beralkohol, dipastikan bisa mengurangi pemasukan pemerintah dari sektor pajak hiburan. 
 
"Tapi kita tidak persoalkan itu. Lagipula kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor tersebut tidak signifikan," katanya.
 
Syaikhu menambahkan, meskipun nantinya akan diberlakukan Perwal, tapi pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ini tetap harus diawasi dengan ketat oleh unsur-unsur lainnya, termasuk masyarakat. (ANTARA)

Keppres Tetapkan Bambang Sudibyo sebagai Ketua BAZNAS Periode 2015 – 2020

 Keppres Tetapkan Bambang Sudibyo sebagai Ketua BAZNAS Periode 2015 – 2020
JAKARTA - Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/P Tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional, menetapkan Bambang Sudibyo sebagai Ketua BAZNAS dan Zainulbahar Noor sebagai Wakil Ketua BAZNAS.
 
“Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Periode 2015-2020 dipilih melalui rapat anggota BAZNAS tanggal 10 Agustus 2015. Sesuai mekanisme dan prosedurnya, hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS diusulkan pengangkatannnya oleh Menteri Agama kepada Presiden. Hari Rabu (2/9) saya terima salinan dan petikan Kepres dari Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara di Gedung Sekretariat Negara RI. Kepres Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS saya serahkan langsung atas nama pimpinan Kementerian Agama kepada Pak Bambang Sudibyo dan Pak Zainulbahar Noor masing-masing selaku Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS, disaksikan oleh anggota BAZNAS lainnya di dalam rapat anggota BAZNAS pada hari yang sama.” Demikian disampaikan oleh M. Fuad Nasar kepada persbimas-islam.
 
Fuad Nasar, Wakil Sekretaris BAZNAS periode 2008-2015 yang kini menjalankan peran sebagai penghubung kelembagaan itu, menjelaskan lebih lanjut bahwa Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS tidak dilantik dan tidak perlu mengucapkan sumpah jabatan. Sebagai anggota BAZNAS mereka telah mengucapkan sumpah pengukuhan di hadapan Menteri Agama pada tanggal 19 Agustus 2015.
 
Ketua BAZNAS Prof. Dr. Bambang Sudibyo adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), sebelumnya pernah menjabat Menteri Keuangan RI (1999-2000) dan Menteri Pendidikan Nasional (2004-2009). Bambang Sudibyo sejak 2005 sampai sekarang aktif sebagai pengurus pusat Muhammadiyah membidangi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
 
Wakil Ketua BAZNAS Zainulbahar Noor dikenal sebagai praktisi perbankan. Ia adalah Direktur Utama PT. Bank Muamalat periode pertama tahun 1991 sampai 1996, Komisaris PT. Bank Muamalat (1999-2007). Bank Muamalat Indonesia yang dulu dipimpin Zainulbahar merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang lahir atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mendapat dukungan dari Presiden Soeharto pada waktu itu. Zainulbahar pernah menjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania Merangkap Otoritas Nasional Palestina (2007-2013). Sejak 2013 ia diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas Universitas Al-Azhar Indonesia-Jakarta.
 
Fuad Nasar menambahkan, “BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS tidak berstatus sebagai pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan. Namun Ketua, Wakil Ketua dan anggota BAZNAS memperolah hak keuangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. “ ujarnya. (dj/baznas)
Page 2 of 23
gambar-kata-mutiara-hikmah-ikadi-islamic-quotes-assyafii001b.jpg

Artikel Terbaru

Rohingya dan Dunia yang Terluka

Rohingya dan Dunia yang Terluka Oleh Samson Rahman Pembantaian muslim Rohingya yang super sadis oleh para biksu Budha radika... Readmore

More in: Mauizhoh, Moderasi Islam, Tips, Khutbah, Fiqh Dakwah, Kemukjizatan Ilmiah, Tafakkur, Kajian, Opini

REKENING DONASI


BSM Cabang Warung Buncit
No.Rek : 7000347447   
a/n Ikatan Da'i Indonesia


BRI Cabang Pasar Minggu
No.Rek: 0339.01.000930.30.7  
a/n Ikatan Da'i Indonesia

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1195
mod_vvisit_counterYesterday1989
mod_vvisit_counterThis week1195
mod_vvisit_counterLast week13129
mod_vvisit_counterThis month35775
mod_vvisit_counterLast month69797
mod_vvisit_counterAll days3759879