Home Berita Nusantara

Nusantara

 

Habibie: Hadiah Terbesar Bangsa Cina ke Indonesia adalah Islam

Habibie: Hadiah Terbesar Bangsa Cina ke Indonesia adalah Islam

Presiden ketiga RI BJ Habibie menjelaskan mengenai awal kehadiran Islam di nusantara. Menurut dia, Islam datang ke Indonesia dan diperkenalkan pertama kali lewaat bangsa Cina, melalui laksamana Cheng Ho.

"Hadiah terbesar bangsa Cina ke Indonesia adalah agama Islam," kata Habibie ketika memberikan ceramahnya di Masjid Lautze, Pasar Baru, Jakarta, Jumat (29/8). 

Habibie menjelaskan, Islam lahir 14 Abad silam. Saat itu, Islam memang belum sampai ke jazirah Tiongkok. Baru ketika jalur perdagangan dibuka 700 tahun kemudian Islam sampai di Cina. Kemudian, Laksamana Cheng Ho datang ke Nusantara membawa misi damai dan Islam pun dikenal masyarakat Indonesia ketika itu. 

"Ini yang sering saya katakan ketika saya bertemu siapa pun, termasuk tokoh dunia. Ketika saya ke Cina, saya diberitahu, umat Islam yang saya temui ini lah orang-orang yang memperkenalkan Islam ke negara Anda," kata dia.

"Saya bilang ke pimpinan Beijing, saya bilang ke pimpinan Jerman, agama Islam datang ke Indonesia damai bukan peperangan," kata dia.  (republika)

 

MUI Minta Masyarakat Beri Sanksi Resto yang Enggan Mengurus Label Halal

MUI Minta Masyarakat Beri Sanksi Resto yang Enggan Mengurus Label Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat khsususnya umat Islam untuk memberi sanksi bagi restoranfranchise yang hingga saat ini masih enggan mengurus pelabelan halal di MUI.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Wakil Direktur LPPOM MUI, Osmena Gunawan. Menurut dia, MUI tidak bisa berbuat banyak bagi produsen seperti restoran franchise yang hingga saat enggan mengurus label halal.

Pasalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal hingga saat ini tidak kunjung disahkan oleh DPR RI. Akibatnya tidak ada sanksi yang bisa menjerat restoran franchise yang tidak mau mengurus label halal tersebut. 

"Karenanya kita minta masyarakat dan umat Islam Indonesia dapat memberi sanksi, dengan tidak membeli produk makanan dari restoran tersebut," kata Osmena saat memberikan pengarahan terkait ISO di Jakarta, Selasa (24/9).

Menurut dia, hal ini juga penting untuk memberikan edukasi bagi konsumen muslim bahwa masalah halal bukanlah hal yang sepele dalam Islam. Halal dalam Islam tidak bisa disederhanakan, bukan hanya sebatas bukan daging babi dan alkohol saja. Tapi ada aspek syariat yang perlu diperhatikan.

Masyarakat harus paham sesuatu yang dianggap boleh dan lazim itu belum tentu halal. Ia mencontohkan hal yang biasa disederhanakan masyarakat, lauk ayam itu boleh akan tetapi proses memasaknya yang menggunakan kandungan non-halal akan berdampak haram pada masakan tersebut.

"Label halal ini adalah pelindung jaminan produk itu halal, karena sudah melalui uji yang ketat, jadi bukan sembarangan," ungkapnya. 

Karenanya ia meminta umat Islam agar lebih mawas diri dan sadar anjuran agama, tidak lagi mengunjungi restoran baik franchise atau tidak yang enggan mengurus label halal MUI. (republika)

MUI Akan bentuk 150 Ribu Ulama Tiap Tahun

MUI Akan bentuk 150 Ribu Ulama Tiap Tahun

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan bentuk 150 ribu ulama dalam setahun ini. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan generasi penerus dari para ulama yang selama ini meninggal dunia. Para ulama bentukan MUI itu nantinya diharapkan bisa bertugas mengisi kekosongan ulama di seluruh wilayah di Indonesia setelah mendapatkan sertifikat dari MUI. Selain itu, para kader ualam itu nantinya bisa mengisi kepengurusan MUI di semua tingkatan mulai pusat hingga kecamatan.

Demikian salah satu butir hasil sidang komisi Rakernas MUI yang dibacakan Ketua Pengurus MUI Pusat Dr. H. Umar Shihab di akhir Penutupan Rakernas MUI yang berlangsung di Twin Plaza Hotel Jakarta, beberapa waktu lalu. Di tempat yang sama, Ketua Pengurus MUI Pusat Dr. H. Slamet Effendi Yusuf juga mengemukakan bahwa Rakernas MUI juga memutuskan akan membuat peta riil agama.

Peta agama terkait dengan program unggulan MUI dalam bidang pembentukan Pusat Dakwah Dan Perbaikan Akhlak Bangsa. Peta agama menyangkut wilayah global, regional, nasional dan lokal. Hal itu dimaksudkan agar dakwah Islam mampu menyumbangkan proses integrasi Nasional dengan menjadikan dakwah selaras denagn pembangunan negara yang berdaulat dan bersatu. Peta agama juga dimaksudkan untuk mencegah proses dakwah jangan sampai melahirkan ketegangan antar umat beragama. “Jangan sampai dakwah merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas Slamet.

Dikemukakan, peta agama dibuat dengan harapan mampu merefleksikan empat keinginan yakni, pertama, melihat sejauh mana persebaran penduduk yang beragama Islam di Indonesia. Sehingga jangan terjadi penumpukan umat Islam hanya di satu wilayah. “Kalau perlu kita adakan program transmigrasi sebagai bentuk hijrah, migrasi dan diaspora, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kedua, di tingkat lokal, sebagai uapaya pembinaan di kalangan intenal umat Islam yang pluralistik. Ketiga, agar penyiar agama mampu memiliki wawasan lokal, nasional dan global serta mempunyai wawasan intelektual dan sains sebagai jawaban bagi berbagai kebutuhan umat, termasuk di kancah dunia.

Dan keempat adalah memberikan satu pemahaman yang benar dalam konteks program pembinaan kesejahteraan terkait dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) oleh pemerintah. Artinya, program KB tidak ditujukan kepada alasan kepadatan penduduk dan ketakutan akan kemiskinan, melainkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Peta agama ini direncanakan selesai dalam dua bulan ini,” ujar Slamet yang juga salah satu Ketua PBNU.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, selain akan membentuk sejumlah kader ulama, Rakernas MUI juga memutuskan untuk membentuk sejumlah da’ie untuk melaksanakan tugas-tugas dakwah Islam di seluruh pelosok Tanah Air. MUI akan melakukan kegiatan pendidikan kader dan pelatihan bagi masing-masing pembentukan ulama dan da’ie secara terstruktur dan terencana dalam periode tertentu secara terus menerus di semua tingkatan kepengurusan MUI dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Jenjang periode pendidikan tidak sama antara pusat, peovinsi dan kabupaten/kota. Begitu juga, wawasan yang harus dikuasai bagi calon da’ie dan ulama disesuaikan dengan tingkatan wilayahnya, pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Bagi calon da’ie di tingkat kabupaten/kota misalnya harus menguasai peta dakwah di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Sedang di tingkat provinsi harus menguasai peta dakwah di wilayah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Sementara, untuk tngkat pusat harus memahami peta dakwah di tingkat internasional, regional dan nasional. Lama pendidikan juga bervariasi. Tingkat kabupaten/kota misalnya pendidikan dilaksanakan minimal selama dua bulan, tingkat provinsi minimal enam bulan dan tingkat pusat minimal satu tahun. (MUI)

MUI Minta Pemda DKI Sediakan Masjid Sementara di Sekitar Rusun Jatinegara

MUI Minta Pemda DKI Sediakan Masjid Sementara di Sekitar Rusun Jatinegara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta menyediakan masjid sementara pengganti Masjid Baitul Arif yang dibongkar karena alasan pembangunan Rumah Susun (Rusun) Jatinegara.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Tengku Zulkarnain kepada Republika. Menurut Tengku, Pemda DKI sudah bertindak layaknya 'Koboy', karena bertindak sewenang-wenang membongkar Masjid Baitul Arif yang terletak di Jalan Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Pemda DKI, ujar Tengku, tidak pernah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan tokoh pemuka agama di situ sebelum akhirnya memutuskan akan membongkar masjid.

"Masjid adalah rumah Allah, rumah ibadah umat Islam. Ada aturan syariat yang berlaku di dalamnya. Tidak boleh bertindak seenaknya saja," ujar Tengku, Rabu (18/9).

Menurut dia, Pemda DKI dalam hal ini Wakil Gubernur, Basuki Tjahja Purnama sebagai pihak yang keras memerintahkan pembongkaran harus paham, shalat umat Islam tidak boleh terhenti.

Oleh sebab itu, ia menjelaskan, tidak bisa menyuruh umat Islam mengungsi dalam hal beribadah ke masjid lain, karena alasan masjid akan dibongkar. "Ini tindakan keliru, melanggar syariat dan bisa dianggap melecehkan agama," ia menegaskan.

Seharusnya, Jokowi-Ahok bertanya dulu ke MUI dan minta nasihat tentang penghancuran masjid. Jangan bertindak arogan dan sok tahu urusan agama.

MUI meminta Pemda DKI membuat masjid sementara di dekat lokasi masjid lama. Langkah ini, agar umat Islam yang berada di dekat masjid yang dibongkar tetap dapat beribadah shalat lima waktu dan terutama shalat Jumat. Pihaknya tidak mau umat Islam di sekitar masjid harus menerima begitu saja mengungsi ke masjid yang lebih jauh.

Atau umat harus menunggu dua hingga tiga tahun setelah Rusun Jatinegara dibangun, dan Pemda DKI membangun masjid baru. "Dibuatkan dulu masjid sementara penggantinya, jangan sampai umat Islam menunggu sampai satu atau dua tahun lamanya," katanya menerangkan.

Tengku khawatir bila ini tidak disikapi segera oleh Pemda DKI, maka akan muncul konflik antara warga dan Pemerintah DKI Jakarta, karena sikap yang sewenang-wenang ini.

Tengku mengingatkan, Pemda DKI harus berkaca pada kejadian di Medan, di mana Panglima Kodam I Bukit Barisan pernah menghancurkan Masjid Al Ikhlas di Jalan Timor Medan. Akibatnya, masyarakat di wilayah itu pun bergolak dan melawan.

Bersyukur Kepala Satuan Angkatan Darat saat itu, Jendral Edi Pramono cermat mendengar permasalahan ini, sehingga perlawanan warga dapat diredam. Yakni dengan mendirikan Masjid Al Ikhlas di tempat semula, dan gesekan dengan masyarakat dapat dihilangkan.

"Saya rasa Pemda DKI harus mencontoh tindakan bijak seperti ini, agar tidak memancing kemarahan masyarakat," katanya menegaskan.

Pihak MUI dalam waktu dekat akan memanggil Pemda DKI untuk meminta pembangunan masjid sementara di rusun Jatinegara tersebut.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, meminta masyarakat agar dapat pindah beribadah ke masjid lain setelah Masjid Al Barokah dihancurkan untuk pembangunan rusun Jatinegara. Ahok pun berjanji akan membangun masjid tersebut, setelah rusun Jatinegara dibangun. 

Ahok mengatakan tidak pernah ada pelarangan sholat karena pembongkaran masjid. Karena itu, pinta Ahok, masyarakat bisa membedakan anjurannya, untuk pindah beribadah ke masjid yang lain sebelum akhirnya masjid Al Barokah dibangun ulang setelah selesainya rusun Jatinegara.

Sebelumnya, Pemda DKI membongkar bangunan eks Suku Dinas Teknis dan Masjid Al Barokah yang berada di Jalan Jatinegara Barat, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. 

Anehnya dalam surat perintah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, tertulis bahwa bangunan yang dibongkar adalah gedung eks Kompleks Perkantoran Suku Dinas Teknis saja dan tidak termasuk pembongkaran masjid.

Akibatnya sudah dua pekan terakhir masyarakat sekitar terganggu ibadahnya dan berharap Pemda DKI dapat membangun kembali masjid yang telah dibongkar.

NU dan 10 Ormas Islam Tolak Miss World di Indonesia

NU dan 10 Ormas Islam Tolak Miss World di Indonesia
Liputan6.com, Jakarta : Sebanyak 11 organisasi kemasyarakatan Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menolak kontes Miss World di Nusa Dua, Bali, dengan alasan tidak sesuai dengan moral dan budaya bangsa. Penolakan tersebut disampaikan Ketua Umum LPOI Said Aqil Siraj usai menggelar pertemuan di Kantor PBNU, Jakarta.
 
"Acara Miss World dinilai memiliki sisi mudharat yang lebih besar dibanding manfaat," kata Said Aqil usai pertemuan di Kantor PB NU, Jakarta, Rabu (4/9/2013). Said menambahkan, LPOI menilai setiap event, khususnya yang berskala internasional, harus dilihat sisi manfaat dan mudharatnya.
 
Ketua Umum PBNU itu juga menilai kontes kecantikan Miss World tidak lebih dari acara foya-foya yang menghambur-hamburkan uang tanpa memberikan kontribusi positif bagi rakyat dan bangsa Indonesia. "Belum terjamin manfaatnya, yang jelas itu acara foya-foya. Beda dengan acara Pak Jokowi yang mengangkat budaya Betawi," ujarnya.
 
Meski menolak, LPOI tidak akan melakukan aksi untuk menekan agar kontes kecantikan sejagat itu dibatalkan atau tidak digelar di Indonesia. LPOI menentang segala bentuk kekerasan dalam penolakan tersebut.
 
Menurut Said Aqil, bukan menjadi kewenangan LPOI untuk membatalkan kontes Miss World. Pihaknya hanya menyatakan sikap dan diharapkan pihak berwenang menanggapi dengan bijak penolakan LPOI dan sejumlah elemen lainnya terhadap acara tersebut. "Kami berkewajiban menyampaikan suara umat Islam. Kita tidak akan turun ke jalan, soal tindakan kita serahkan kepada pihak berwenang," tutur Said Aqil.
 
Sementara, Sekretaris Umum LPOI Lutfi A Tamimi menambahkan, alasan gelaran Miss World di Bali akan menambah ketenaran Indonesia di mata internasional juga mengada-ada. "Dunia sudah kenal Indonesia tanpa Miss World. Negara tetangga kita juga menolak, kita kok malah bangga," kata Lutfi.
 
LPOI beranggotakan NU, Persatuan Islam, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Ikatan Da`i Indonesia, Azzikra, Syarikat Islam Indonesia, Al Wasliyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
 
 
Page 8 of 23
ikadi-fbquotes-qs-yunus-44.jpg

Artikel Terbaru

Rohingya dan Dunia yang Terluka

Rohingya dan Dunia yang Terluka Oleh Samson Rahman Pembantaian muslim Rohingya yang super sadis oleh para biksu Budha radika... Readmore

More in: Mauizhoh, Moderasi Islam, Tips, Khutbah, Fiqh Dakwah, Kemukjizatan Ilmiah, Tafakkur, Kajian, Opini

REKENING DONASI


BSM Cabang Warung Buncit
No.Rek : 7000347447   
a/n Ikatan Da'i Indonesia


BRI Cabang Pasar Minggu
No.Rek: 0339.01.000930.30.7  
a/n Ikatan Da'i Indonesia

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1874
mod_vvisit_counterYesterday2038
mod_vvisit_counterThis week7843
mod_vvisit_counterLast week13129
mod_vvisit_counterThis month42423
mod_vvisit_counterLast month69797
mod_vvisit_counterAll days3766527