Home Berita Nusantara

Nusantara

 

Baznas Bantu Korban Topan Haiyan Filipina

Baznas Bantu Korban Topan Haiyan Filipina

Bau busuk segera menyergap hidung para relawan dari tim kemanusiaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ketika memasuki perbatasan kota Tacloban. Sampah-sampah dan puing-puing menggunung di sisi-sisi jalan. Sepanjang perjalanan dari Ormoc ke Tacloban,  kehancuran akibat Topan Haiyan menjadi pemandangan yang memilukan. Rumah-rumah yang rubuh, fasilitas umum yang rusak, tempat ibadah yang hancur, pohon-pohon yang bertumbangan, dan berbagai bentuk bukti kedahsyatan topan haiyan.

Topan Haiyan yang menimpa pulau Leyte Philipina sebulan lalu adalah badai terkuat di dunia dengan kategori 5, berkecepatan 300 km/jam, dan menimbulkan gelombang laut yang melanda daratan hingga mencapai 6 meter. Hampir 80% bangunan di Kota Tacloban rusak atau hancur. Laporan tidak resmi dari berbagai pihak menyebutkan 13 ribu jiwa tewas akibat topan ini.

Walaupun topan telah terjadi sebulan lalu, dampak akibat topan memerlukan waktu lama untuk melakukan pemulihan. Listik yang padam, air bersih yang terbatas, sekolah-sekolah yang rusak, kantor pemerintah yang tidak bisa beroperasi, pabrik dan toko yang hancur, dan sebagainya membuat masyarakat menderita. Masyarakat juga masih banyak yang mengungsi di Fasilitas umum, Gereja, lapangan, emperan toko, dan sebagainya.

Tim Kemanusiaan BAZNAS yang dipimpin oleh Maman Kardiman, saat ini berkedudukan di Kota Ormoc, pulau Leyte. Sebagian besar kota ini juga rusak parah akibat topan. Hingga sekarang listrik hanya mengalir di sebagian kecil wilayah kota, sedang sebagian besarnya masih gelap gulita.

Tim kemanusiaan BAZNAS kali ini  membawa misi bantuan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang akan memproduksi listrik serta Filter air teknologi membrane yang akan memproduksi air bersih. Praktis alat-alat ini sangat dibutuhkan oleh para korban. Listrik akan dapat menerangi kegelapan yang saat ini terjadi di hampir semua kawasan dan juga untuk keperluan aktivitas lain. Pun air bersih sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

Rencana bantuan tesebut akan dipasang di rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Masyarakat kota Tacloban dan Ormoc sangat menyambut dan terharu akan bantuan yang akan diberikan oleh BAZNAS. Semoga bantuan kemanusiaan masyarakat Indonesia ini bermanfaat bagi para korban dan menjadikan hubungan kemanusiaan yang lebih dekat antara masyarakat Indonesia dan Philipina.

Direktur Pelaksana BAZNAS, Teten Kustiawan mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian umat Islam di Indonesia terhadap bencana yang terjadi di negara tetangga.  Dengan bantuan ini diharapakan para pengungsi dan korban dapat menikmati manfaat listrik dan air bersih kembali, khususnya di kota Tacloban dan Palo.

Menurut Teten, meskipun mayoritas masyarakat di Filipina bukan umat Islam namun bencana alam besar yang terjadi pada november lalu tetap menjadi perhatian BAZNAS. Agama Islam merupakan rahmatan lil’ alamin dan  tidak memandang Agama Ras atau golongan dalam hal penyaluran bantuan. Hal ini menunjukkan dana infak yang disalurkan melalui BAZNAS akan bermanfaat tidak hanya kepada masyarakat di Indonesia namun juga internasional.

sumber:BAZNAS

 

Kapolri: Mulai Besok, Polwan Silakan Berjilbab

Kapolri: Mulai Besok, Polwan Silakan Berjilbab

Perizinan terkait jilbab bagi polisi wanita (polwan) menemui titik terang. Setelah berbulan-bulan terkatung tanpa aturan yang tidak juga dituangkan dalam Peraturan Kapolri (Perkap), Korps Bhayangkara akhirnya memberikan keleluasaan bagi polwan untuk berhijab.

Kapolri Jenderal Sutarman, di Gedung Rupatama Mabes Polri menegaskan, berpakaian menutup aurat merupakan hak setiap manusia. Atas landasan ini, Sutarman memberikan restu kepada seluruh Polwan untuk berjilbab, tanpa perlu menunggu Perkap darinya.

"Jilbab itu hak asasi seseorang. Saya sudah sampaikan pada anggota, yang punya jilbab silakan gunakan," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/11).

Jenderal bintang empat ini mengatakan, polwan tak perlu pusing memikirkan akan adanya teguran kepada mereka bila nekat berdinas menggunakan jilbab. Ia menekankan, bagi polwan yang hendak berjilbab dapat membeli dan memilih hijabnya sendiri untuk kemudian menggunakannya saat berdinas.

Pasalnya, untuk tahun ini Polri belum dapat mengangarkan dana untuk penyediaan jilbab. Sehingga bila sampai ada dana yang tersalurkan untuk jilbab dari anggaran yang tak seharusnya tentu akan menyalahi aturan.

"Mulai besok, polwan boleh berjilbab tapi dengan catatan model dan warna yang mereka pilih harus sama dengan jilbab yang dikenakan polwan di Polda Aceh, ya," kata Sutarman.

Seperti diketahui, polemik penggunaan jilbab belum juga menelurkan solusi. Meski Kapolri sebelumnya Jenderal Timur Pradopo mengijinkan polwan untuk berjilbab, tetapi dia belum kunjung mengeluarkan Perkap yang membuat polwan gamang.

Mahkamah Konstitusi Revisi Undang-Undang Zakat

Mahkamah Konstitusi Revisi Undang-Undang Zakat

JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. MK memutuskan mengabulkan sebagian gugatan dari pemohon yang terdiri dari Dompet Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri, dan beberapa yayasan pengelolaan zakat swasta lain.

"Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para pemohon terkait Pasal 18, Pasal 38, dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat," kata Wakil Ketua MK Hamdan Zulva dalam sidang gugatan di Jakarta, Kamis (31/10). 

Isi pasal 18 terkait persyaratan perizinan dan pendirian lembaga amil zakat (LAZ), pasal 38 tentang pengelolaan zakat tanpa izin akan ditindak pidana, dan pasal 41 soal amil zakat perseorangan yang tidak memiliki izin. 

Menurut Hamdan, persyaratan perizinan pada pasal 18 ayat 2 tidak bersifat kumulatif. Juga, kata dia, seluruh persyaratan lembaga amil zakat pun tidak harus berlatar belakang organisasi kemasyarakatan Islam. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya mewajibakan LAZ harus berbasis organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan, yang mempersempit ruang gerak LAZ.

Terkait pasal 38 dan 41 tentang tindak pidana, menurut Hamdan, LAZ yang terdiri dari amil tidak harus memiliki izin dan tidak dapat dikriminalisasi. "Cukup melaporkan pengelolaan zakat kepada pengawas syariah eksternal atau pemegang kewenangan di wilayah yang bersangkutan,'' ujarnya menegaskan.

Pemohon uji materi UU Pengelolaan Zakat yang terdiri 9 LAZ dan 11 perseorangan ini keberatan atas diskriminasi pengelolaan zakat, kriminalisasi, dan subordinasi LAZ atas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Misalnya, pendirian Baznas di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tidak perlu persyaratan apa pun (pasal 5 dan 15), sementara pendirian LAZ mendapat mendapat restriksi yang sangat ketat (pasal 18).

Pemohon menganggap terjadi kriminalisasi terhadap LAZ dan amil zakat tradisional yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (pasal 38 dan 41). Selain itu, ada marginalisasi dan penyempitan akses bagi para mustahik dan penerima manfaat dana zakat untuk memperoleh manfaat dari dana zakat akibat adanya pembatasan terhadap LAZ dan amil zakat yang boleh beroperasi.

Wakil Sekretaris Baznas Fuad Nasar berpendapat, dengan dikabulkannya gugatan ini,  semakin memperkuat posisi lembaga zakat dan pengaturannya. Menurut Fuad, selama ini LAZ belum sepenuhnya terorganisasi secara baik dan gugatan ini untuk merapikan koordinasi serta menjaga profesionalisme LAZ. (rol)

Akademisi Malaysia: Konsep Pendidikan Terbaik Adalah Pesantren

Akademisi Malaysia: Konsep Pendidikan Terbaik Adalah Pesantren

Akademisi Universitas Sains Malaysia Dr. H. Abdul Halim Bin H. Ismail Ibnu Syaid Dinaa Albar mengatakan bahwa konsep pendidikan terbaik adalah pesantren.

"Saya sudah 15 tahun di Indonesia mengkaji studi Islam konsep pendidikan, dan menurut saya pesantren dapat dijadikan model untuk meningkatkan kualitas pendidikan," kata dia pada kegiatan International Conference on Islamic Studies and Contemporary di Bengkulu, Senin.

Menurut dia, banyak poin penting dari model pendidikan pondok pesantren yang tidak ada pada universitas-universitas di Indonesia.

"Pesantren merupakan konsep belajar sepanjang masa dengan keberadaan lingkungan institusi yang steril dari hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan kehancuran pendidikan," kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pesantren merupakan tempat belajar total tanpa gangguan dari keadaan dan kondisi lingkungan daerah setempat serta kebiasaan buruk masyarakat.

"Murid yang dididik dalam pesantren tidak ada gangguan dari orang luar, karena orang luar bisa saja membawa sesuatu yang buruk terhadap murid," katanya.

Ia mengatakan  format pendidikan sekolah umum sudah kabur sehingga murid tidak lagi hormat terhadap guru, suka protes guru, surau dan masjid sudah kosong," kata dia.

Pendidikan yang tidak berbasis pesantren pada umumnya menurut dia banyak mengakibatkan rusaknya moral anak bangsa karena kurang pengawasan.

Poin penting dari konsep pendidikan pesantren selanjutnya menurut dia adalah pengelolaan keuangan yang cukup baik sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar.

"Universitas saat ini lebih mementingkan proyek, sedangkan pesantren hanya mengelola uang wakaf untuk menjalankan sistem pendidikan," kata dia. 

Pesantren menurut dia, juga memiliki pengelolaan struktur organisasi yang baik sehingga menciptakan suasana lingkungan belajar mengajar yang kondusif.

"Hal-hal seperti ini sebaiknya mulai dipikirkan oleh perguruan tinggi agama, khususnya IAIN Bengkulu," kata dia saat menjadi narasumber Studi Islam pada Konferensi Internasional yang diselengarakan oleh IAIN Bengkulu.

Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Provinsi Bengkulu menggelar Konferensi Internasional tentang "Islamic Studies and Contemporary Issues" selama dua hari, dimulai tanggal 21 hingga 22 Oktober 2013.

Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, MH mengatakan bahwa penyelenggaraan konferensi internasional itu merupakan salah satu bentuk kesiapan IAIN Bengkulu menjadi penyelenggara peendidikan studi islam yang berkulitas.

Sertifikasi Halal Obat Dinilai Perlu Kajian Mendalam

Sertifikasi Halal Obat Dinilai Perlu Kajian Mendalam

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany menilai sertifikasi halal pada obat perlu kajian yang sangat mendalam mengingat fungsinya yang terkadang harus dikonsumsi dalam keadaan darurat.

"Perlu kajian mendalam, contohnya jika ada kasus seseorang sakit parah dan salah satu obat yang harus dia konsumsi belum bersertifikasi halal sementara dalam keadaan darurat harus segera dikonsumsi maka dikhawatirkan bisa menimbulkan persoalan baru," kata Hasbullah Thabrany melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan, karena obat merupakan produk yang dikonsumsi dalam keadaan darurat sehingga sedikit memiliki perbedaan dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi sehari-hari maka sertifikasi halal pada obat perlu dikaji mendalam.

"Obat termasuk vaksin bersifat strategis yang dibutuhkan untuk menyelamatkan jiwa manusia, hanya dikonsumsi dalam keadaan darurat oleh mereka yang terpaksa, dan tidak dikonsumsi dalam jumlah berlebihan sehingga bisa memenuhi syarat untuk tidak diharamkan," katanya.

Dia menambahkan, saat ini hampir 95 persen bahan baku obat merupakan impor. Ini juga menimbulkan persoalan baru, industri tentu harus memeriksa bahan baku itu langsung misal ke Amerika Serikat atau Eropa.

"Saya tidak tahu bagaimana memeriksanya kalau bahannya diperiksa ke negara asal, jelas sangat merepotkan," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Baghowi mengatakan, khusus untuk produk obat, penetapan halal kemungkinan besar bukan bersifat mandatory alias wajib. 

Menurut dia, salah satu kendala dalam RUU itu yang masih mengganjal terkait dengan pembentukan lembaga siapa yang berhak menentukan halal tidak suatu produk.

Versi pemerintah sendiri, menurut Baghowi, akan ditunjuk sebuah lembaga atau kampus yang diberi kewenangan melakukan sertifikasi untuk menguji halal atau tidak sebelum disampaikan ke MUI.

Sementara itu, kajian akademis RUU jaminan produk halal (JPH) tegas disebutkan bahwa masalah kehalalan obat dan vaksin harus ditangani secara serius dan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang ada karena bersifat strategis.

Disebutkan dalam kajian akademis RUU JPH, obat dan vaksin berbeda dari produk konsumsi lain. Pertama, dengan alasan hanya dikonsumsi dalam keadaan darurat.

Kedua, konsumen sebenarnya tak menginginkannya mereka terpaksa, dan yang ketiga dikonsumsi secara tidak berlebihan.

(antaranews)

Page 7 of 23
gambar-kata-hikmah-ikadi-islamic-quotes-ayat-2964.jpg

Artikel Terbaru

Rohingya dan Dunia yang Terluka

Rohingya dan Dunia yang Terluka Oleh Samson Rahman Pembantaian muslim Rohingya yang super sadis oleh para biksu Budha radika... Readmore

More in: Mauizhoh, Moderasi Islam, Tips, Khutbah, Fiqh Dakwah, Kemukjizatan Ilmiah, Tafakkur, Kajian, Opini

REKENING DONASI


BSM Cabang Warung Buncit
No.Rek : 7000347447   
a/n Ikatan Da'i Indonesia


BRI Cabang Pasar Minggu
No.Rek: 0339.01.000930.30.7  
a/n Ikatan Da'i Indonesia

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1874
mod_vvisit_counterYesterday2038
mod_vvisit_counterThis week7843
mod_vvisit_counterLast week13129
mod_vvisit_counterThis month42423
mod_vvisit_counterLast month69797
mod_vvisit_counterAll days3766527