Home Berita Nusantara

Nusantara

 

Diplomasi Kemanusiaan Penting Demi Jaga Toleransi di Wilayah Minoritas Muslim

Diplomasi Kemanusiaan Penting Demi Jaga Toleransi di Wilayah Minoritas Muslim
JAKARTA – Menyikapi aksi pembakaran masjid dan kios di Tolikara, umat Islam berlomba menggalang dana untuk pembangunan kembali masjid. Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), KH. Ahmad Satori Ismail menilai bentuk diplomasi kemanusiaan penting untuk menjaga toleransi di wilayah minoritas Muslim. 
 
“Kita harus mengonsolidasi umat Islam supaya jangan terpecah belah. Umat Islam harus mendalami ajaran agamanya sehingga dipancing-pancing seperti apapun tetap kokoh,” kata Satori kepada Republika, Rabu (22/7). 
 
Satori menilai, kerukunan umat beragama dan toleransi di Papua selama ini dikenal baik. Ia justru mengkhawatirkan adanya penyusup asing yang sengaja ingin mengais di air keruh. Mereka memprovokasi agar umat Islam melakukan balas dendam. 
 
Satori juga mengkhawatirkan kasus ini akan dijadikan keresahan umum untuk meniupkan isu disintegrasi. Ketua Ikadi ini meminta umat Islam bersikap arif. Alih-alih bersikap provokatif, umat Islam harus mengokohkan dakwah di Papua, lewat pembangunan masjid, Islamic center, dan bantuan kemanusiaan. 
 
Menurut dia, hal itu supaya umat Islam yang ada di Papua bisa semakin kokoh. Orang non-Muslim pun memahami bahwa apa yang dilakukan Muslim sangat indah dan toleran. Ia menegaskan bahwa dakwah di wilayah minoritas membutuhkan pendekatan berbeda dan hati-hati. 
 
“Pemerintah juga perlu menyikapi secara adil. Maksudnya, kalau ada kelompok Islam yang melakukan kerusakan, langsung dipenjarakan pimpinannya. Ini harus juga diterapkan pada ormas atau gerakan yang melakukan serangan serupa sehingga keadilan bisa ditegakkan,” kata Satori. (ROL)
 

Fatwa MUI Tentang Pemimpin Yang Tidak Boleh Ditaati

Fatwa MUI Tentang Pemimpin Yang Tidak Boleh Ditaati
TEGAL - Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pemimpin yang tidak boleh ditaati.
 
Menurut Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI pemimpin tidak boleh ditaati apabila melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama.
 
"Pada dasarnya, jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah," kata Ketua Tim Perumus Komisi A Muh Zaitun Rasmin di Tegal, Rabu.
 
Zaitun mengatakan seorang pemimpin harus menaati janjinya saat kampanye dan apabila pemimpin tersebut ingkar maka dia masuk dalam kategori berdosa dan tidak boleh dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya.
 
Dia mengatakan bahwa MUI akan terus memberikan tausiyah atau nasihat kepada pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya.
 
Poin tentang pemimpin yang tidak boleh ditaati dalam fatwa yang disepakati pada ulama dari MUI dan berbagai organisasi massa Islam itu diharapkan dapat menjadi panduan masyarakat yang mengalami keraguan dalam menjalankan agama.
 
Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan fatwa tersebut merupakan salah satu poin dari pembahasan fatwa tentang hukum kedudukan pemimpin yang tidak menepati janjinya. 
 
Secara umum, Ma'ruf menjelaskan, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tingkat nasional di Tegal membahas tiga bagian besar fatwa yaitu soal kebangsaan, fikih kontemporer dan perundang-undangan.
 
Fatwa-fatwa para ulama tersebut akan disampaikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lewat pertemuan-pertemuan dengan MUI.
 
"Fatwa ini akan kita edukasikan dan publikasikan kepada khalayak umum," katanya. 
 
Ia menambahkan MUI juga memiliki struktur organisasi sampai tingkat kecamatan yang bisa menyosialisasikan fatwa-fatwa ulama tersebut.
 
Selain itu fatwa akan disampaikan lewat laman resmi dan televisi MUI, ormas, media massa, dan pengajian-pengajian.
 
MUI juga akan menyampaikan fatwa-fatwa ulama ke partai-partai politik.
 
"Mayoritas pendukung partai manapun itu mayoritas adalah Muslim. Kami sampaikan aspirasi mayoritas Islam ini," katanya.
 
(Sumber: antaranews.com)

Alhamdulillah, Akhirnya Peraturan Resmi Polwan Berjilbab Keluar

Alhamdulillah, Akhirnya Peraturan Resmi Polwan Berjilbab Keluar
JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengapresiasi Plt Kapolri Badrodin Haiti yang secara resmi telah mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor : 245/III/2015, tanggal 25 Maret 2015 tentang membolehkan penggunaan jilbab bagi Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia.
 
Alhamdulillah, akhirnya peraturan resmi Polwan berjilbab keluar. Fraksi PKS sangat mengapresiasi langkah Plt Kapolri Pak Badrodin Haiti yang telah resmikan jilbab Polwan," kata Almuzzammil Yusuf di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
 
Menurut Muzzammil ini merupakan perjuangan semua pihak, termasuk mantan Kapolri, Jenderal (Purn) Sutarman dan Timur Pradopo dengan jajarannya dan fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI yang sudah membahas dan mengesahkan anggaran jilbab Polwan dalam APBN 2015.
 
Dan ini juga perjuangan para tokoh, ormas Islam, dan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui berbagai media masa dan media sosial," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.
 
Surat keputusan itu, kata Muzzammil, merupakan kabar gembira bagi umat Islam, terutama Polwan yang ingin berjilbab.
 
Ini kegembiraan kita semua. Saya mengajak kepada para Polwan yang Muslimah, ayo jangan ragu kenakan jilbab," sebut dia.
 
Badrodin Haiti membenarkan telah menandatangani izin Jilbab bagi Polwan melalui Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri no pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Dengan demikian, peraturan Kapolri (perkap) tersebut sudah bisa dijadikan dasar untuk digunakan di seluruh Indonesia. (dj/ANTARA)

Berikut, 7 Butir 'Risalah Yogyakarta' Hasil KUII VI

Berikut, 7 Butir 'Risalah Yogyakarta' Hasil KUII VI
YOGYA  - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin dalam pidato penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Ballroom Inna Garuda, Rabu (11/02/2015) secara langsung membacakan hasil kongres yang diberinama Risalah Yogyakarta. 
 
Risalah tersebut memuat 7 butir-butir yang dijadikan rujukan bagi umat Islam di Indonesia untuk menjaga dan mengawal kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Berikut poin dari Risalah Yogyakarta tersebut :
 
1. Menyerukan seluruh komponen umat Islam Indonesia untuk bersatu dan merapatkan barisan dan mengembangkan kerja sama serta kemitraan strategis, baik di organisasi dan lembaga Islam maupun di partai politik, untuk membangun dan melakukan penguatan politik, ekonomi, dan sosial budaya umat Islam yang berkeadilan dan berperadaban.
 
2. Menyeru penyelenggara negara dan kekuatan politik nasional untuk mengembangkan politik yang akhlakul karimah dengan meninggalkan praktik-praktik yang menghalalkan segala cara, dengan menjadikan politik sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan kedamaian bangsa.
 
3. Menyeru penyelenggara negara untuk berpihak kepada masyarakat yang berada di lapis bawah dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan berorientasi kepada pemerataan dan keadilan serta mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah baik keuangan maupun sektor riil dan menata ulang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar2nya kemakmuran rakyat serta meniadakan regulasi dan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan rakyat. 
 
4. Menyeru seluruh komponen umat Islam Indonesia utk bangkit memberdayakan diri, mengembanglkan potensi ekonomi, meningkatkan kapasitas SDM umat, menguatkan sektor UMKM berbasis ormas, masjid, dan pondok pesantren, meningkatkan peran kaum perempuan dalam perekonomian, mendorong permodalan rakyat yang berbasis kerakyatan dan mendorong kebijakan pemerintah pro rakyat.
 
5. Menyeru pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai dan menghindarkan diri dari budaya yang tidak sesuai dengan nilai syariat Islam dan budaya luhur bangsa seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornografi dan pornoaksi, serta pergaulan bebas dan perdagangan manusia. Hal ini perlu dilakukan dengan meningkatkan pendidikan akhlak di sekolah atau madrasah dan keluarga, penguatan ketahanan keluarga, dan adanya keteladanan para pemimpin, tokoh, dan orangtua seiring dg itu menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan regulasi dan kebijakan yang membuka pintu lebar2 masuknya budaya yang merusak serta melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. 
 
6. Menyatakan keprihatinan mendalam atas bergesernya tata ruang/lanskap kehidupan Indonesia di banyak daerah yang meninggalkan ciri Keislaman sebagai akibat derasnya arus liberalisasi budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, meminta penyelenggara negara serta berbagai pemangku kepentingan utk melakukan langkah2 nyata utk menggantikannya dan menata ulang regulasi dan kebijakan lanskap kehidupan Indonesia agar tetap berwajah keislaman dan keindonesiaan.
 
7. Memprihatinkan kondisi umat Islam di beberapa negara di dunia, khususnya Asia yang mengalami perlakuan diskriminatif dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. KUII meminta kepada pemerintah negara-negara yang bersangkutan untuk menberikan perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip ha asasi manusia yang berkeadilan dan berkeadaban. Menyeru kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia untuk memberikan bantuan kepada mereka dalam semangat ukhwuh Islamiyah dan kemanusiaan.
 
(Sumber:KRJogja)

HNW : KUII Ke-6 Tegaskan Islam tak Terpisahkan dari Indonesia

HNW : KUII Ke-6 Tegaskan Islam tak Terpisahkan dari Indonesia
YOGYAKARTA -- Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-enam di Yogyakarta dimulai dengan sesi malam ramah tamah untuk menyambut para peserta kongres. Sedianya, pada Ahad malam (8/2) Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dijadwalkan mengisi kata sambutan dalam sesi tersebut. Namun, kendala cuaca buruk menghalangi penerbangan Ketia MPR RI dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, ke Yogyakarta. 
 
Sebagai gantinya, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, memberikan kata sambutan di hadapan peserta KUII. Sebelumnya, Hidayat menyempatkan diri untuk menyampaikan langsung prasaran dari Zulkifli Hasan melalui sambungan telepon. Setelah itu, politikus PKS ini melanjutkan. 
 
Menurut Hidayat, KUII ke-enam merupakan penegasan. Bahwa, umat Islam memegang saham terbesar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Apalagi, kata Hidayat, dengan melihat jumlah kuantitas populasi umat Islam. Sehingga, menjadi wajar, upaya memajukan Indonesia berkonsen pada penguatan umat Islam, seperti yang dilakukan KUII kali ini. 
 
"Kondisi umat Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa kita. Dalam pada itu, sunnah hasanah selalu bisa dilahirkan. Yang mana, (sunnah hasanah) itu sudah ada sebelum KUII pertama," kata Hidayat.
 
Selanjutnya, Hidayat menyoroti tema KUII kali ini. Yakni, penguatan peran politik, ekonomi, dan budaya umat Islam untuk Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban. Menurut Hidayat, tema itu menunjukkan selama ini umat Islam memang sudah dan sedang berkontribusi besar untuk Indonesia. Hanya saja, kontribusi itu belum sebanding dengan kapasitas umat sebagai mayoritas penduduk Indonesia. 
 
Meskipun demikian, Hidayat mengakui, kebangkitan umat Islam adalah benih kebangkitan Indonesia, baik dari segi ideologi nasionalisme, politik, maupun ekonomi.
 
"Munculnya NKRI, mosi integral, kebersamaan Islam untuk menyelamatkan Indonesia dari PKI antara lain adalah pesan sejarah bahwa peran umat Islam itu sudah dilakukan dengan monumental," kata Hidayat. (dj/ROL)
Page 4 of 23
quotescover-berilmu3c.jpg

Artikel Terbaru

Rohingya dan Dunia yang Terluka

Rohingya dan Dunia yang Terluka Oleh Samson Rahman Pembantaian muslim Rohingya yang super sadis oleh para biksu Budha radika... Readmore

More in: Mauizhoh, Moderasi Islam, Tips, Khutbah, Fiqh Dakwah, Kemukjizatan Ilmiah, Tafakkur, Kajian, Opini

REKENING DONASI


BSM Cabang Warung Buncit
No.Rek : 7000347447   
a/n Ikatan Da'i Indonesia


BRI Cabang Pasar Minggu
No.Rek: 0339.01.000930.30.7  
a/n Ikatan Da'i Indonesia

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1874
mod_vvisit_counterYesterday2038
mod_vvisit_counterThis week7843
mod_vvisit_counterLast week13129
mod_vvisit_counterThis month42423
mod_vvisit_counterLast month69797
mod_vvisit_counterAll days3766527