Home Berita Mancanegara

Mancanegara

Mayoritas Parlemen Jerman Tolak Usulan UU Larangan Jilbab

Pemerintah Jerman menginginkan kantor-kantor pemerintah bersih dari wanita berjilbab. Tapi keinginan itu ternyata mendapat perlawanan gigih. Fenomena itu misalnya terlihat, ketika partai kanan-jauh (far-right) Jerman mendapat pukulan keras di Parlemen, setelah hampir seluruh partai-partai lainnya menolak usulan undang-undang pelarangan hijab tampil di tempat-tempat publik.

Pim Fortuyn, sebuah partai anti-imigrasi yang pendirinya tewas pada tahun 2002, ternyata tidak mendukung aturan yang mengharuskan para pekerja sipil Muslim menanggalkan jilbabnya. Demikian laporan yang dilansir kantor berita Jerman Dutch ANP Kamis (18/3).

Joost Eerdmans, seorang anggota parlemen Jerman dari Partai Pim Fortuyn (PPF), setelah sidang darurat parlemen Rabu (17/3) kemarin mengatakan, bahwa pemerintah Jerman seharusnya bersikap netral. Khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak keagamaan warga sipil. Eerdmans bahkan mengusulkan, seharusnya masyarakat bisa merefleksikan keyakinannya dalam cara berpakaian mereka.

Seluruh partai (kecuali partai kanan-jauh) menyatakan, mereka menolak usulan peraturan larangan hijab. Mereka menegaskan, bahwa warga sipil memilik hak untuk memilih cara berpakaian mereka secara bebas. Warga sipil juga harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan pengadilan dan hukum. Demikian sumber-sumber parlemen Jerman mengatakan hal tersebut pada IslamOnline (IOL).

Eerdmans bahkan menuduh partai kanan jauh Dutch Liberal Party (VVD) telah bersikap hipokrit dalam debat di legislatif. Para pemimpin VVD, tuduh Eerdmans, telah mengalihkan serangan terhadap hijab di media-media massa untuk mendapat posisi lainnya. Salah satu pimpinan partai itu, Ayaan Hirsi Ali, adalah seorang pengungsi asal Somalia yang tiba di Jerman 10 tahun lalu. Dia terkenal karena pernyataan-pernyataannya yang anti-Islam.

Sejumlah wanita Muslim di Jerman, beberapa tahun terakhir mulai mempromosikan diri untuk mengambil posisi penting dalam sistem peradilan Jerman atau menjadi para pengacara terkemuka. Para Muslimah karir itu menegaskan akan tetap mengenakan jilbab dalam tugas-tugasnya.

Namun demikian, pemerintah Jerman merasa risih melihat fenomena jilbab di sejumlah instansi peradilan. Karena itu, kata sumber-sumber di parlemen, para pegawai peradilan diharuskan pemerintah mengenakan seragam kantor selama jam kerja.

Partai-partai politik Jerman telah mengungkapkan harapannya bisa membicarakan isu hijab dalam forum yang lebih luas. Saat ini, dalam pernyataan persnya, pemerintah masih bekerja untuk mencapai kata final dalam persoalan tersebut.

Para pegawai sipil Muslim yang mengenakan hijab saat ini terus tumbuh dan berkembang dalam komunitas Muslim negeri itu yang telah mencapai jumlah sekitar satu juta orang. Kira-kira 6% dari seluruh populasi penduduk Jerman. Ini menunjukkan fenomena perkembangan yang cepat di kalangan etnis Muslim dibanding dengan etnik-etnik lain di negara tersebut. (stn/iol)

 
Page 352 of 352
gambar-kata-mutiara-hikmah-ikadi-islamic-quotes-assyafii001b.jpg

Artikel Terbaru

Rohingya dan Dunia yang Terluka

Rohingya dan Dunia yang Terluka Oleh Samson Rahman Pembantaian muslim Rohingya yang super sadis oleh para biksu Budha radika... Readmore

More in: Mauizhoh, Moderasi Islam, Tips, Khutbah, Fiqh Dakwah, Kemukjizatan Ilmiah, Tafakkur, Kajian, Opini

REKENING DONASI


BSM Cabang Warung Buncit
No.Rek : 7000347447   
a/n Ikatan Da'i Indonesia


BRI Cabang Pasar Minggu
No.Rek: 0339.01.000930.30.7  
a/n Ikatan Da'i Indonesia

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1032
mod_vvisit_counterYesterday2177
mod_vvisit_counterThis week12172
mod_vvisit_counterLast week12821
mod_vvisit_counterThis month33623
mod_vvisit_counterLast month69797
mod_vvisit_counterAll days3757727