Umat Islam Harus Bersatu

Dibuat Tanggal 06-06-2008

Umat Islam diminta waspada terkait situasi pascakerusuhan di Monas, Ahad (1/6) lalu. Situasi yang berkembang saat ini dinilai sudah bergeser menjadi ajang adu domba sesama penganut Islam. Anggota Forum Peduli Umat dan Bangsa (FPUB), Ferry Nur, berharap umat cerdas agar tidak mudah tersulut provokasi yang merugikan. ''Siapa yang untung dari pertikaian antara Ansor dan Front Pembela Islam (FPI). Ansor penganut Islam, FPI juga Islam. Mereka jangan mau diadu domba oleh pihak lain,'' kata Ferry, Rabu (4/6).
Daripada saling serang, Sekjen Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) ini mengimbau umat bersatu dan menjaga ukhuwah. ''FPUB menyeru umat merapatkan barisan.'' Koordinator FPUB, KH Fikri Bareno, merasa heran perbedaan perlakuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Monas. ''Saya bangga setelah insiden Monas, Presiden berpidato dengan gagah, menyesalkan kejadian itu. Tapi, mengapa Presiden tak berpidato segagah dan setegas itu dalam hal pembubaran Ahmadiyah?''
Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, dengan tegas mengatakan tak boleh ada badan otonom ataupun lembaga-lembaga di bawah NU yang mendesak pembubaran FPI. Pembubaran FPI merupakan domain negara. ''Itu tidak dalam kapasitas aturan NU,'' katanya di Makkah. Hasyim juga tidak menampik bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat yang menyimpang dari Islam. ''Yang penting itu caranya. Dia (Ahmadiyah) kan masih nongkrong di kaum Muslimin. Tentu harus dihadapi dengan dakwah. Karena keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan kekerasan,'' katanya.
Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Syuhada Bahri, mengimbau para tokoh dan pemimpin masyarakat tidak mudah diadu domba. ''DDII tak menyetujui segala bentuk provokasi yang menimbulkan aksi kekerasan.''
Ketua DPR, Agung Laksono, menambahkan, potensi konflik horizontal sesama umat pascainsiden sangat besar. Apalagi, situasi politik saat ini sedang panas-panasnya menjelang Pemilu 2009. Karena itu, dia meminta semua pimpinan ormas menahan diri dan meredam aksi. Dan yang terpenting, surat keputusan bersama (SKB) soal Ahmadiyah harus segera terbit. ''Kami harap pemerintah percepat ambil keputusan.'' Namun, jangan sampai keputusan itu menimbulkan efek, sehingga ada peluang masyarakat main hakim sendiri. ''Masyarakat banyak yang ingin Ahmadiyah bubar karena menyimpang dari agama. Pemerintah harus menyikapi aspirasi ini dengan bijaksana.''
Wasekjen DPP PPP, Teuku Taufiqulhadi, yakin jika pemerintah tidak bersikap tegas terhadap Ahmadiyah, di belakang hari akan muncul anggota masyarakat lain menggantikan FPI. ''Posisi FPI dalam kasus Ahmadiyah adalah posisi kebanyakan kaum Muslim Indonesia.''
Ketua Umum Persis, KH Shiddiq Amien, meminta pemerintah tegas terhadap Ahmadiyah. ''Tapi, kami juga mendesak semua pihak bisa menahan diri,'' katanya di Bandung.
Juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng, menjelaskan, SKB Ahmadiyah masih dalam proses. ''Ini tak gampang dan mudah karena menyangkut masalah sensitif. Tapi, kami mencari keputusan yang tepat.''

Sumber : [Republika.co.id]

share Share
Facebook Google LinkedIn Twitter Email Print
Artikel Terkait
Pentingnya Dai
08-03-2018 Opini

Pada 2 Maret 2018 lalu saya menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ikatan ...

Baca Selengkapnya

Rohingya dan Dunia yang Terluka
05-09-2017 Opini

Rohingya dan Dunia yang Terluka Oleh Samson Rahman Pembantaian muslim Ro ...

Baca Selengkapnya

Rohingya Darahmu Menggugat
03-09-2017 Opini

ROHINGYA DARAHMU MENGGUGAT Oleh Samson Rahman Kau bagai seekor domba ...

Baca Selengkapnya

Niat dan Hukum
31-01-2017 Opini

NIAT DAN HUKUM By: Khairan Arif   1. Ahok menyatakan kepada Al-Jazi ...

Baca Selengkapnya

Mushola Stasiun Manggarai, Apa Yang Bisa Kita Lakukan?
02-10-2014 Opini

  Kurangnya fasilitas mushola di tempat-tempat umum ternyata masih saj ...

Baca Selengkapnya

Download Khutbah Ied
27-08-2011 Artikel

Khutbah Iedul Fithri 1432H Syarat Kebangkitan Bangsa Menurut al-Qur'an  - Muham ...

Baca Selengkapnya