Selamatkan Moral Bangsa

Dibuat Tanggal 15-12-2008

KESAMBI - Pengesahan Undang-undang (UU) Pornografi memang masih menimbulkan pro dan kontra. Namun, oleh sebagian kalangan yang pro UU, menganggap penolakan masyarakat tidak beralasan dan kurang memahami secara utuh isi UU Pornografi. Hal inilah yang coba digagas pengurus Daerah Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Kota Cirebon, Sabtu (22/11). Hadir sebagai pembicara, anggota DPR RI Drs H Mahfudz Siddiq MSi, akademisi DR Achmad Kholiq MA, Kasatreskrim Polresta AKP Suryo Hapsoro SH SIK.
Mahfudz Siddiq mengatakan, peran pemerintah atas krisi moral yang asa selama ini sangat diperlukan. Sehingga, untuk memiliki kekuatan hukum, maka perlu ada undang-undang yang mengaturnya. Termasuk ketentuan sanksi tegas bagi pelaku.
Oleh karenanya, sambung Mahfudz, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Salahsatu yang bisa dilakukan antara lain dengan melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet.
“Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Dan melakukan kerjasama serta koordinasi dengan berbagai pihak,” ujarnya
Akademisi Achmad Kholiq MA mengungkapkan, bangsa Indonesia yang ada yang sebagai imposible country (bangsa mustahil). Karena dengan beragam budaya dan karakter, membuat pemahaman terhadap pornografi saling berbeda, ada yang menganggap membunuh kreativitas anak bangsa, dan ada pula yang menilai sebagai upaya penyelamatan moral bangsa.
Maka dari itu, kata Achmad Kholiq, perlunya dibangun kesepahaman akan moralitas bangsa. Dengan kondisi masyarakat yang menonjolkan pornografi yang berdampak pada kekerasan seksual, pembunuhan, maka sudah saatnya pemerintah untuk mencegah pornografi.
“Saya sepakat dengan munculnya UU Pornografi, karena itu akan menjadi acuan dalam menindak aksi pornografi,” tandasnya.
Kasatreskrim Polresta, AKP Suryo Hapsoro SH SIK, mengaku belum tahu jika UU Pornografi sudah ditetapkan oleh DPR RI. Bahkan baru tahu saat diundang acara oleh IKADI. Bahkan saat mencari buku UU Pornografi, ternyata belum terbit dan tidak ada satu pun yang menjual. “Mohon maaf saya belum tahu jika UU Pornografi sudah disahkan oleh DPR,” ujarnya singkat.
Namun, karena UU masih berusia belia, kepolisian masih menggunakan KUHP sebagai acuan untuk menjerat pelaku pornografi. Kepolisian yang menjerat pihak-pihak yang terlibat pornograi, mulai dari memproduksi, menggandakan, dan menyediakan layanan pornografi.
Sebagai bentuk keseriusan, kami juga rutin menggelar operasi ke konter-konter dan CPU komputer terhadap kemungkinan penyebaran pornografi,” paparnya. (abd)

Sumber: www.radarcirebon.com

share Share
Facebook Google LinkedIn Twitter Email Print
Artikel Terkait
Keluarga Besar IKADI Turut Berduka Cita Atas Wafatnya KH. Maimoen Zubair
06-08-2019 Berita

اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن   ...

Baca Selengkapnya

Berita Duka: Telah Wafat Pimpinan Majelis Az Zikra , K.H. M. Arifin Ilham
23-05-2019 Berita

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun.. Segenap Pengurus dan Keluarga Besar Ikatan ...

Baca Selengkapnya

PP IKADI Berbuka Puasa Bersama Masyarakat Sekitar
22-06-2016 Berita PP

Selasa (21/6) kemarin PP IKADI mengundang seluruh anggota pengurus pusat d ...

Baca Selengkapnya

PP IKADI Selenggarakan Rapat Pimpinan Nasional
08-06-2014 Berita PP

Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia (PP IKADI) akhir pekan lalu menyelenggarakan Rap ...

Baca Selengkapnya

Pesan Ied: Pertahankan Kesalehan Ritual dan Kesalehan Sosial
06-09-2011 Berita PP

Jakarta - Atmosfir teduh nan khidmat amat terasa menyelimuti kaum muslimin saat disele ...

Baca Selengkapnya

IKADI Dorong Para Dai Berbisnis
11-07-2011 Berita PP

Dia menceritakan kepada anggota Ikadi bahwa Rasulullah juga berdagang. Hasil dagan ...

Baca Selengkapnya