Sebaiknya Disepakati Satu Lembaga Yang Berwenang

Dibuat Tanggal 30-10-2006

“Para pemimpin umat semestinya bisa mengkompromikan pendapat-pendapat, sekaligus menyepakati siapa yang berwenang mengambil keputusan akhir dalam memutuskan kapan 1 Syawal,” ujar Idris Abdul Shomad, Sekjen PP Ikatan Da’I Indoensia (IKADI) di Jakarta, Selasa (31/10).

Idris menjelaskan, mazhab fikih yang empat sebenarnya sudah sepakat dalam mengambil keputusan penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan dengan cararukyat, dengan mata telanjang, baik dengan alat atau tanpa alat. “Kalau zaman nabi tanpa alat, sementara zaman sekarang dengan bantuan teropong. Intinya dilihat dengan mata,“ terang Idris.

Dalam perkembangannya, selain pendapat mazhab yang empat, muncul interpretasi baru. Interpretasi baru tersebut memahamirukyatsebagai sesuatu yang bisa dikembangkan sesuai perkembangan teknologi.Rukyatdalam pengertian ini sering dikenal sebagai rukyat ilmiah atau hisab.

Rukyatdalam pemahaman mazhab yang empat juga ada yang membagi menjadi rukyat dalam satu negara dan rukyat dalam satu regional, misalnya rukyat Asia Tenggara. Gagasan  rukyat Asia Tenggara pernah diwacanakan dalam sidang Organisasi Konfrerensi Islam (OKI).

Dia berpendapat, dalam kasus di Indonesia, lembaga mana yang dianggap representatif memutuskan kapan penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan  masih belum jelas. Mestinya, kalau misalnya Majelis Ulama Indoensia (MUI) yang dianggap paling representatif, sidang itsbat MUI sudah mengambilkan keputusan dengan terlebih dahulu mengumpulkan ormas-ormas Islam.

“Harus disepakati, misalnya sidang Itsbat Departemen Agama sebagai ‘ulil amri’ (pemerintah) atau MUI sebagai lembaga keagamaan. Yang terjadi sekarangkanmasing-masing ormas Islam memutuskan sendiri-sendiri. Ini tidak sehat,“ ungkapnya.

Bila dibandingkan Arab Saudi yang menganut satu mazhab dalam mengambil keputusan, yaitu denganrukyat.  Indonesia sebagai anggota OKI seharusnya tidak berbeda dengan negara-negara anggota OKI lain dalam regional yang sama. Antara Indonesia dengan Arab Saudi selisih perbedaan waktunya hanya 4 jam. Apalagi bila dibandingkan dengan  negara yang satu regional seperti Thailand atau Malaysia.

Menurut Idris, akan lebih indah bila ada penyatuan Hisab dan Rukyat di antara negara-negara OKI. Namun semua itu tergantung kepatuhan masing-masing negara anggota OKI terhadap keputusan OKI. “Tergantungpoliticall willmasing-masing negara anggota OKI,“ tutur dia. (mca)

share Share
Facebook Google LinkedIn Twitter Email Print
Artikel Terkait
Respons Dinamika Umat, Komisi Dakwah MUI Terapkan Standardisasi Dai
27-11-2019 Nusantara

JAKARTA— Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat ...

Baca Selengkapnya

Keluarga Besar IKADI Turut Berduka Cita Atas Wafatnya KH. Maimoen Zubair
06-08-2019 Berita

اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن   ...

Baca Selengkapnya

Berita Duka: Telah Wafat Pimpinan Majelis Az Zikra , K.H. M. Arifin Ilham
23-05-2019 Berita

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun.. Segenap Pengurus dan Keluarga Besar Ikatan ...

Baca Selengkapnya

Kemenag Buka Beasiswa Program Magister Lanjut ke Doktor
30-11-2018 Nusantara

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama akan membuka beasiswa Program Magister Lanjut ...

Baca Selengkapnya

Rakernas ke IV MUI di Raja Ampat Hadirkan Enam Agenda Spesial
23-11-2018 Nusantara

JAKARTA– Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) ya ...

Baca Selengkapnya

BAZNAS Gelar Konferensi Internasional Zakat 2018 di UGM
23-11-2018 Nusantara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggelar Konferensi Internasional Zakat atau Inte ...

Baca Selengkapnya